PU-net

BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Muna Barat

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Muna Barat

Raha
Provinsi Sulawesi Tenggara

FUNGSI KOTA
Pusat Pertumbuhan Baru
KLASIFIKASI UKURAN KOTA
Kawasan Perdesaan
JUMLAH PENDUDUK
10.246 Jiwa
LUAS WILAYAH
90,76 Km2
WEBSITE PEMERINTAHAN

DELINEASI KPPN MUNA BARAT (KAB. MUNA BARAT)

Dalam konstelasi regional, KPPN Muna Barat memiliki posisi yang strategis karena potensi yang ada telah sesuai dan diakomodir oleh kebijakan yang ada. Terdapat Kawasan Andalan Nasional yang terletak di Selat Tiworo, Sulawesi Tenggara. Selain itu terdapat arahan peruntukan kawasan budidaya di KPPN Muna Barat sebagai kawasan pertanian lahan basah dan peruntukan industri yang telah didukung dengan adanya pelabuhan perintis, Pelabuhan Feri Tondari serta Bandara Sugimanuru.

Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Selatan ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa. Berikut merupakan rincian desa yang masuk dalam KPPN Muna Barat (Kab. Muna Barat):

A. Kecamatan Tiworo Selatan

  1. Desa Barakkah
  2. Desa Sangia Tiworo
  3. Desa Kasimpa Jaya
  4. Desa Katangana
  5. Desa Parura Jaya

B. Kecamatan Maginti

  1. Desa Abadi Jaya
  2. Desa Pajala
  3. Desa Kembar Maminasa
  4. Desa Bangko

JUMLAH PENDUDUK KPPN MUNA BARAT (KAB. MUNA BARAT)

Jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 10.246 jiwa, yang terbanyak di Desa Kasimpa Jaya dengan jumlah 2.105 jiwa, sedangkan jumlah pendudukpaling sedikit ada di Desa Parura Jaya dengan jumlah 673 jiwa.

No. Desa Jumlah Penduduk (Jiwa)
A KECAMATAN TIWORO SELATAN  
  1. Barakkah 832
  2. Sangia Tiworo 800
  3. Kasimpa Jaya 2.105
  4. Katangana 879
  5. Parura Jaya 673
B KECAMATAN MAGINTI  
  6. Abadi Jaya 1.178
  7. Pajala 1.109
  8. Kembar Maminasa 1.136
  9. Bangko 1.534
Jumlah 10.246

 

KINERJA INFRASTRUKTUR KPPN MUNA BARAT (KAB. MUNA BARAT)

JALAN

Kondisi jalan eksisting sepanjang 36,34 km mengalami rusak berat dengan permukaan jalan yang belum diaspal, sedangkan jalan sepanjang 27,86 km dengan permukaan jalan berupa perkerasan aspal berada dalam kondisi yang baik.

SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI

KPPN Muna Barat dilintasi oleh beberapa sungai yang digunakan untuk sumber pengairan pertanian, sungai - sungai tersebut adalah Sungai Katimpa dengan debit sungai 2,97m3/detik, Sungai Bonengkaputeh dan Sungai Katangana yang memiliki debit 2,98 m3/detik. Selain dari air sungai, terdapat juga banyak rawa yang berpotensi sebagai sumber pertanian dan perikanan.

AIR BERSIH

Kebutuhan air bersih telah terpenuhi, namun KPPN Muna Barat sendiri belum memiliki sistem perpipaan atau PDAM, sumber air bersih yang digunakan masyarakat bersumber dari sumur gali maupun sumur bor.

SANITASI

Mayoritas masyarakat telah memiliki fasilitas MCK yang dilengkapi dengan septic tank. Namun, belum ada sistem pengolahan timbah terpusat (offsite) maupun fasilitas pengolahan tinja serta tidak tersedianya truk penyedot tinja.

PERSAMPAHAN

Pengelolaan sampah yang dilakukan mayoritas masyarakat adalah dengan cara menimbun sampah di pekarangan maupun membakar sampah.

ENERGI LISTRIK

Tingkat penggunaan energi listrik di KPPN Muna Barat mayoritas disuplai oleh PLN Ranting Raha, beberapa lainnya menggunakan non-PLN dan sebagian kecilnya belum teraliri listrik. Masyarakat yang menggunakan non-PLN menyambungkan listrik ke kabel rumah kerabat atau tetangga dan beberapa lainnya menggunakan panel surya.

TELEKOMUNIKASI

Telekomunikasi yang ada menggunakan seluler dan belum menjangkau seluruh daerah. Daerah yang belum terjangkau adalah sebagian Desa Sangia Tiworo dan sebagian Desa Kembar Maminasa.

PENDIDIKAN

Tingkatan sekolah mulai dari Taman Kanak - Kanak hingga Sekolah Menengah Atas yang telah tersedia di Desa Katimpa Jaya dan Desa Pajala, bahkan terdapat Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Desa Katimpa Jaya.

KESEHATAN

KPPN Muna Barat telah memiliki unit posyandu, poskesdes, pustu dan puskesmas, namun bangunan posyandu yang ada mengalami kerusakan di beberapa bagian.

PEREKONOMIAN

Keberadaan toko dan warung telah tersebar di semua desa dan terdapat bangunan pasar di DEsa Kasimpa yang beroperasi setiap hasi Sabtu. Terdapat pula bangunan pasar di Desa Pajala, Desa Abadi Jaya dan Desa Sangia Tiworo namun tidak beroperasi sama sekali.

PERMUKIMAN

Pada KPPN Muna Barat terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebanyak 654 unit yang tersebar di seluruh desa, paling banyak berada di Desa Sangia Tiworo sebanyak 138 unit dan paling sedikit berada di Desa Pajala sebanyak 25 unit.

PEMERINTAHAN

Kantor pemerintahan desa telah tersedia di seluruh desa pada KPPN Muna Barat namun beberapa bangunan membutuhkan peningkatan kualitas, sedangkan kantor pemerintahan kecamatan berada di Desa Pajala selaku Ibukota Kecamatan Maginti dan berada di Desa Kasimpa Jaya selaku Ibukota Kecamatan Tiworo Selatan.

POTENSI KPPN MUNA BARAT (KAB. MUNA BARAT)

KPPN Muna Barat memiliki beberapa kegiatan seperti pertanian tanaman pangan dan hortikulturan serta perikanan budaya dan tangkap. Komoditas pertanian tanaman pangan yang dikembangkan adalah padi sawah, jagung, kakao dan kelapa. Sedangkan komoditas perikanan yang dikembangkan adalah ikan bandeng, udang vaname dan kepiting.

Komoditas unggulan untuk pertanian adalah padi sawah dengan jumlah produksi sebesar 585 ton pertahun dengan luas lahan tanam 220 Ha. Sedangkan komoditas unggulan untuk perikanan adalah ikan bandeng dengan jumlah produksi sebesar 483,89 ton.

Selain memiliki potensi pertanian dan perikanan, KPPN Muna Barat juga memiliki potensi berupa wisata alam. Namun saat ini, potensi yang ada belum dikelola dengan baik, selain itu fasilitas penunjang wisata dan aksesibilitas yang menuju tempat wisata kurang baik.

2018 - Penyusunan Masterplan dan Pra DED KPPN Kab. Muna Barat (Laporan Akhir) TAMPILKAN
UNDUH

Penyusunan Masterplan dimaksudkan untuk merencanakan pengembangan KPPN yang berbasis keberlanjutan, efisiensi, efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan dalam mengoptimalkan distribusi barang dari desa ke kota serta sebagai stimulan bagi kawasan perdesaan berkembang melalui masukan kebijakan dan indikasi program pembangunan keterpaduan infrastruktur dari pemerintah dalam rangka membangun desa di kawasan perdesaan.