PU-net

BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III

Profil Kota Lubuk Linggau

Kota Lubuk Linggau

Sumatera Selatan

FUNGSI KOTA
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
TANGGAL PEMBENTUKAN
2001-08-17
KLASIFIKASI UKURAN KOTA
Kota Sedang
JUMLAH PENDUDUK
222.870 jiwa
LUAS WILAYAH
419,8 km2

PROFIL KOTA

Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Secara geografi, Kota Lubuklinggau memiliki posisi strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera. Kota Lubuklinggau berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas di sebelah utara, timur, dan selatan; Provinsi Bengkulu di sebelah selatan; dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat. Wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 66,5 persen dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 persen tanah liat. Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, dan kebun lainnya. Di Kota lubuklinggau tidak terdapat gunung berapi. Di bagian sebelah barat kota ini terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Sulap. Berdasarkan sistem perkotaan nasional, Kota Lubuk Linggau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Lubuklinggau diarahkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pemerataan pembangunan di wilayah Sumatera bagian selatan. 

EKONOMI

Struktur ekonomi Kota Lubuklinggau, sesuai dengan ciri perekonomian daerah urban/perkotaan, didominasi oleh sektor tersier. Sektor tersier tahun 2015 memberikan kontribusi 60,83 persen terhadap pembentukan PDRB daerah ini. Kontribusi tersebut berasal dari kategori perdagangan , transportasi dan pergudangan sebesar 24,42 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum serta informasi dan komunikasi sebesar 4,98 persen, real estate sebesar 8,15 persen, administrasi pemerintah sebesar 3,49 persen, serta jasa perusahaan sebesar 1,14 persen dan jasa-jasa lainnya sebesar 12,96 persen.

SEJARAH

Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti.Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.

Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom.

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan.

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.

2018 - Penyiapan Masterplan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Kota Sedang Banjarbaru, Kotamobagu, Lubuklinggau dan Prabumulih TAMPILKAN
UNDUH

Lanjutan dari  10 (sepuluh) kota baru  yang tengah dilakukan di Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru pada Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan berdasarkan RPJMN tahun 2015 - 2019 mengenai profil kota, profil infrastruktur, konsep pengembangan, strategi pengembangan dan program pengembangan