PU-net

BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III

Profil Kota Sorong

Kota Sorong

Papua Barat

FUNGSI KOTA
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
TANGGAL PEMBENTUKAN
2017-10-09
KLASIFIKASI UKURAN KOTA
Kota Sedang
JUMLAH PENDUDUK
232.833 jiwa
LUAS WILAYAH
1.105 km2
WEBSITE PEMERINTAHAN

PROFIL KOTA

Kota Sorong merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota. Posisi Kota Sorong terletak dibawah garis katulistiwa, antara 131º-51’BT dan 0º-54’LS. Kota Sorong memiliki luas 1.105 km2 dengan batas-batas geografis sebagai berikut :

  • Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dampir Kabupaten Raja Ampat;
  • sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong dan Selat Sagawin Kabupaten Raja Ampat;
  • sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong; dan
  • sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Aimas dan Distrik Salawati Kabupaten Sorong; yang secara administratif terbagi dalam 6 Distrik dan 31 Kelurahan

Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Minyak, di mana Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di Sorong sejak tahun 1935. Sorong adalah kota terbesar di Provinsi Papua Barat serta kota terbesar kedua di Papua, setelah Kota Jayapura.

Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial sehingga membuka peluang bagi investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Sorong telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, Kota Sorong merupakan kota yang termasuk ke dalam lokasi prioritas yang berorientasi pada pengembangan kegiatan industri pengolahan: hasil hutan, bahan tambang dan hasil perikanan serta sebagai Penghubung/Hub Utama untuk Wilayah Papua dan Maluku.

Kota Sorong berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan sebagai wilayah yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.

Kota Sorong berdasarkan arahan kebijakan RTR Pulau Papua, Kota Sorong ditetapkan sebagai pusat klaster kawasan Sorong dengan pengembangan pusat idustri pengolahan dan industry jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dilakukan di PKN Sorong, pusat industry pengolahan dan industry jasa hasil perikanan berbasis bisnis dilakukan di PKN Sorong, pusat industry pengolahan dan industry jasa hasil pertambangan mineral sertaminyak bumi dan gas bumi, pusat industry pengolahan dan industry jasa hasil hutan yang ramah lingkungan dilakukan di PKN Sorong, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan local dilakukan di PKN Sorong, pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional dilakukan di PKN Sorong, dan pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PKN Sorong.

Peran Kota Sorong dalam lingkup wilayah WPS adalah dimana Kota Sorong akan dilakukan peningkatan konektivitas, dimana saat ini sedang dibangun Jalan Trans Papua yang dibagi menjadi empat, yaitu Jalan Trans Papua ruas Sorong – Manokwari, Jalan Trans Papua ruas Manokwari – Mameh, Jalan Trans Papua ruas Nabire – Wamena dan Jalan Trans Papua ruas Jayapura – Merauke.

Masterplan 2025 Kota Sorong

 

 

2019 - Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kota Baru Sorong (Buku Deluxe) TAMPILKAN
UNDUH

Dalam RPJMN 2015-2019, Sorong menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan Kota Baru Publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Papua, dengan fungsi sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya.