PU-net

BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III

Profil Kota Padang

Kota Padang

Sumatera Barat

FUNGSI KOTA
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
TANGGAL PEMBENTUKAN
1669-08-07
KLASIFIKASI UKURAN KOTA
Kota Besar
JUMLAH PENDUDUK
914.968 jiwa
LUAS WILAYAH
694,93 km2
WEBSITE PEMERINTAHAN

PROFIL KOTA

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang merupakan pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, ditopang dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Sitti Nurbaya, dan setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau dan masakan khas mereka yang umumnya dikenal sebagai masakan Padang. 

Kota Padang memiliki batasan wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, barat berbatasan dengan Selat Mentawai, timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Luas bangunan dan pekarangan tercatat 51,08 km2 atau 7,35 persen. Selain daratan Pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau di mana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha.

Berdasarkan sistem perkotaan nasional, Kota Padang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam RPJMN 2015-2019,  Kota Padang diarahkan sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya. 

EKONOMI

Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad ke-19 telah mengalami pertumbuhan ekonomi cepat yang didorong oleh tingginya permintaan kopi dari Amerika. Akibatnya pada tahun 1864 telah berdiri salah satu cabang Javaansche Bank yakni bank yang bertanggung jawab terhadap mata uang di Hindia Belanda serta telah mengikuti standar selaras dengan yang ada di negara Belanda. Seiring itu pada 1879 juga telah muncul bank simpan pinjam. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat peredaran uang di kota ini.

Kota ini menempatkan sektor industriperdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun di sisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti.

Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia, dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun. Hampir 63% dari produksinya (baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah) didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Selepas reformasi politik dan ekonomi, masyarakat Minang umumnya menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan spin off (pemisahan) PT Semen Padang dari induknya PT Semen Gresik, yang mana sejak tahun 1995 telah di merger (penggabungan) secara paksa oleh pemerintah pusat, walau tuntutan akuisisi PT Semen Padang menjadi perusahaan yang mandiri lepas dari PT Semen Gresik telah dikabulkan Pengadilan Negeri Padang, namun penyelesaian persoalan tersebut masih belum jelas sampai sekarang. Apalagi ditengarai terjadi kemerosotan kinerja perusahaan sejak penggabungan tersebut. Hal ini karena pemerintah pusat masih menganggap restrukturisasi beberapa BUMN melalui pembentukan holding terhadap beberapa BUMN yang memiliki keterkaitan atau kesamaan usaha merupakan penyelesaian terbaik untuk membangun keunggulan daya saing BUMN tersebut agar lebih menjamin perolehan laba di atas rata-rata perusahaan pesaing lainnya.

Pusat perdagangan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang yang dibangun pada zaman kolonial Belanda oleh seorang kapiten Cina bernama Lie Saay. Dalam perkembangannya, pasar tradisional ini pernah menjadi sentra perdagangan bagi masyarakat di Sumatera BaratRiauJambi dan Bengkulu pada era 1980-an. Selain itu, aktivitas perniagaan di Padang juga didukung oleh 16 pasar satelit yang tersebar di seluruh pelosok kota, sembilan di antaranya dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang yaitu Pasar Alai, Pasar Bandar Buat, Pasar Belimbing, Pasar Bungus, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Simpang Haru, Pasar Siteba, Pasar Tanah Kongsi, dan Pasar Ulak Karang.

Tidak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Kota Padang terbilang cukup lamban. Pada tahun 1990-an terdapat setidaknya lima permohonan izin pendirian mal di Kota Padang yang ditolak oleh Zuiyen Rais, walikota Padang saat itu, karena mengambil lokasi di pusat kota. Pusat perbelanjaan modern yang beroperasi saat ini di Kota Padang di antaranya yaitu Plaza AndalasBasko Grand MallRocky Plaza, dan SPR Plaza. Untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah Kota Padang juga tidak memberi izin jaringan ritel waralaba berbentuk minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah menjamur di berbagai kota di Indonesia. Sebagai gantinya, jaringan minimarket Minang Mart dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Grafika Jaya Sumbar yang bekerja sama dengan PT Sentra Distribusi Nusantara.

Perekonomian Kota Padang juga ditopang oleh sektor pariwisata dan industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Hal ini didukung oleh keberadaan sederet hotel dan gedung pertemuan di kota ini. Hingga saat ini Kota Padang telah memiliki puluhan hotel berbintang, termasuk di antaranya satu hotel bintang 5 dan delapan hotel bintang 4. Minangkabau International Convention Center (MICC) yang saat ini dalam tahap konstruksi akan menjadi gedung pertemuan terbesar di Kota Padang.

SEJARAH

Kota Padang merupakan salah satu kota tertua di pantai barat Lautan Hindia. Hari jadi Kota Padang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 1669. Penetapan ini sesuai dengan Momen penyerbuan yang heroik oleh para pejuang ke Loji Belanda di Muara Padang ketika itu hingga loji tersebut hangus terbakar.

Sesuai sejarah pada awal nya (sebelum abad ke-17) Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam, dan pedagang. Ketika itu Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minangkabau lebih mengarah ke pantai timur, melalui sungai-sungai besar yang berpangkal dari Gunung Merapi, tempat pemukiman mereka. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Malaka, Kerajaan Aceh, serta banyaknya peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku, Pariaman, dan Indrapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Kerajaan Pagarruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, buah pala, dan emas.

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena mempunyai Muara yang bagus dan cukup besar serta udara yang nyaman. Pada tahun 1660 Belanda berhasil secara halus memaksakan kehendaknya lewat perjanjian dengan raja-raja muda tersebut untuk mengusir Aceh dari Muara Padang yang mulai lemah sejak kematian Sultan Iskandar Muda. Belanda bahkan diizinkan membuat kantor dagangnya di Padang. Mata uang Belanda digunakan pula sebagai alat tukar yang sah. Dilain pihak, orang Aceh yang mulai terdesak menyingkir ke pedalaman. Pada tahun 1667 Belanda membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi, kemudian daerah sekitarnya dikuasai pula demi alasan keamanan. Daerah pinggir utara Batang Arau kian lama kian ramai oleh kantor, gudang, dan pemukiman. Selanjutnya Belanda membuat daerah pemisah antara pemukiman mereka dengan rakyat. Belanda menempati Muara bertetangga dengan suku China, kemudian Keling, baru terakhir penduduk asli.

Dalam rentetan sejarah selanjutnya walaupun tidak mudah, Belanda berhasil menguasai daerah ini melalui politik devide et impera–nya (adu domba) terhadap raja raja muda tersebut. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang semakin ramai saja setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, fabrik Semen ( Padang), Tambang Batu Bara ( Sawahlunto), dan dibangunnya jaringan kereta api.

Berbeda dengan Belanda yang meninggalkan bekas penjajahan dalam bentuk bangunan kolonial, kehadiran Aceh di Kota Padang justru melahirkan budaya Urang Padang yang agak khas di tengah Masyarakat Minangkabau lainnya. Bentuk rumah adat tradisi Padang lebih mirip dengan rumah tradisional Aceh sehingga disebut dengan nama Rumah Gadang Serambi Aceh. Pengaruhnya lainnya terlihat pula pada atribut pakaian pengantin, gelar adat seperti Marah, Sutan yang nyaris tidak dikenal di pedalaman Minangkabau. Namun akibat urbanisasi orang Minangkabau dari segala pelosok ke Kota Padang, nuansa ke Minangkabauannya tetap dapat dirasakannya meskipun bentuknya lebih modern.

2015 - Penyusunan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional NUDS III: Padang (Deluxe) TAMPILKAN
UNDUH

Penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (NUDS III) dimaksudkan untuk menyusun dan mengembangkan strategi pembangunan perkotaan yang memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan di Indonesia dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keterpaduan antara pengembangan kawasan perkotaan, termasuk kawasan perdesaan dengan infrastruktur wilayah (PUPR dan Non PUPR).

2018 - PENYUSUNAN MASTERPLAN, DEVELOPMENT PLAN KAWASAN, PRA STUDI KELAYAKAN SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DI KOTA BARU BANJARBARU DAN PADANG: KOTA PADANG (DELUXE) TAMPILKAN
UNDUH

Kota Padang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatera. Kota Baru Padang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan dalam WPS (Sibolga-Padang-Bengkulu) yang perlu didukung oleh Infrastruktur primer. untuk dapat mewujudkannya, dokumen ini berisikan ringkasan dari Masterplan dan Development Plan Kota Baru Padang sebagai upaya untuk menterpadukan perencanan dan sinkronisasi program pembangunan khususnya infrastruktur PUPR (Sumber daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) dan Non-PUPR yang sinergis antarsektor, wilayah dan tingkat pemerintahan.

2018 - PENYUSUNAN MASTERPLAN, DEVELOPMENT PLAN KAWASAN, PRA STUDI KELAYAKAN SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DI KOTA BARU BANJARBARU DAN PADANG: KOTA PADANG (LAPORAN AKHIR) TAMPILKAN
UNDUH

Kota Padang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatera. Kota Baru Padang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan dalam WPS (Sibolga-Padang-Bengkulu) yang perlu didukung oleh Infrastruktur primer. untuk dapat mewujudkannya, dokumen ini berisikan Masterplan dan Development Plan Kota Baru Padang sebagai upaya untuk menterpadukan perencanan dan sinkronisasi program pembangunan khususnya infrastruktur PUPR (Sumber daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) dan Non-PUPR yang sinergis antarsektor, wilayah dan tingkat pemerintahan.

2018 - PENYUSUNAN MASTERPLAN, DEVELOPMENT PLAN KAWASAN, PRA STUDI KELAYAKAN SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DI KOTA BARU BANJARBARU DAN PADANG: KOTA PADANG (PAPARAN LAPORAN AKHIR) TAMPILKAN
UNDUH

Kota Padang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di wilayah Sumatera. Kota Baru Padang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan dalam WPS (Sibolga-Padang-Bengkulu) yang perlu didukung oleh Infrastruktur primer. untuk dapat mewujudkannya, dokumen ini berisikan paparan akhir dari Masterplan dan Development Plan Kota Baru Padang sebagai upaya untuk menterpadukan perencanan dan sinkronisasi program pembangunan khususnya infrastruktur PUPR (Sumber daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan) dan Non-PUPR yang sinergis antarsektor, wilayah dan tingkat pemerintahan.