PU-net

BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Profil Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi

Sumatera Barat

FUNGSI KOTA
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
TANGGAL PEMBENTUKAN
1784-12-22
KLASIFIKASI UKURAN KOTA
Kota Sedang
JUMLAH PENDUDUK
124.715 jiwa
LUAS WILAYAH
25,24 km2

PROFIL KOTA

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, Kota Bukittinggi disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra. Kota ini juga dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Bukittinggi juga dikenal sebagai kota wisata terkemuka dan bersaudara (sister city) dengan Seremban di Negeri SembilanMalaysia. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukittinggi.

Secara astronomis Kota Bukittinggi terletak antara 00°16’ - 00°20’ LS dan 100°20’ - 100°25’ BT dan memiliki luas wilayah 25,24 km2. Kota Bukittinggi memiliki batasan wilayah baik sebelah utara, selatan, barat, dan timur dengan Kabupaten Agam. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75 – 110 meter, serta mempunyai kemiringan 800 – 900 yang menjadi daya tarik wisata, Selain itu Kota ini juga dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Topografi permukaan bumi Kota Bukittinggi adalah berbukit-bukit dan berlembah dengan lapisan Tuff, terletak di ketinggian 780 – 950 meter di atas permukaan laut sehingga berudara sejuk. Kota Bukittinggi dialiri oleh dua batang sungai, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dan Batang Sianok di sebelah barat.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2016 adalah 124.715 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 60.503 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 64.212 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar 1,71%. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak berada di Kecamatan Mandingin Koto Selayan yaitu sebesar 38,54%. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik oleh perusahaan pengembangan maupun perorangan. Namun demikian, Kecamatan Guguk Panjang merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 6.993 jiwa/km2, diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.619 jiwa/km2 dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3.954 jiwa/km2. 

Berdasarkan sistem perkotaan nasional, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam RPJMN 2015-2019,  Kota Bukittinggi diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berorientasi mendorong perkembangan sektor produksi prioritas seperti pariwisata dan pertanian. 

EKONOMI

Pendapatan perkapita regional Kota Bukittingi tahun 2015 yaitu sebesar 49,88 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,12%., namun sector pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar 0,53%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 8,36%.

Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan hotel, dan restoran, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa.

SEJARAH

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota), dan juga berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang.

Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukittinggi ke dalam wilayah kota. Nagari-nagari tersebut yaitu CingkariangGaduikSianok Anam SukuGuguak Tabek SarojoAmpang GadangLadang LawehPakan Sinayan, Kubang Putiah, PasiaKapauBatu Taba, dan Koto Gadang. Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak untuk bergabung dengan Bukittinggi sehingga, peraturan tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

ASET PUSAKA

Kota Bukittinggi memiliki beberapa aset pusaka baik yang berupa aset pusaka tangible berupa benda/bangunan/situs bersejarah maupun aset pusaka non-benda yang berupa tarian, prosesi adat, dan sebagainya. Aset pusaka bangunan/situs bersejarah yang terdapat di Kota Bukittinggi yaitu Rumah Gadang, Benteng Fort de Kock, Jembatan Limpapeh, Jam Gadang, dan Lubang Jepang. Sedangkan aset pusaka non-benda yang terdapat di Kota Bukittinggi, yaitu Tari Piring dan Tari Payung. 

2016 - Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Sumatera dan Jawa: Bukittinggi (Deluxe) TAMPILKAN
UNDUH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, fungsi Bukittinggi dalam sistem perkotaan nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Profil PKW Kota Bukittinggi, Masterplan Pengembangan Infrastruktur PKW Kota Bukittinggi tahun 2025, Development Plan Pengembangan Infrastruktur PKW Kota Bukittinggi tahun 2015-2019, serta Program Utama PKW Kota Bukittinggi tahun 2018 dibahas dalam buku deluxe ini.

2016 - Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Sumatera dan Jawa: Bukittinggi (Laporan) TAMPILKAN
UNDUH

Muatan dalam laporan ini terdiri dari penyiapan panduan standar dan format profil, rencana dan program infrastruktur PUPR, identifikasi data-data dasar masing-masing kawasan perkotaan, identifikasi kebijakan pembangunan kawasan perkotaan dan infrastrukturnya dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Pengumpulan data-data infrastruktur, Identifikasi isu strategis masing-masing PKN dan PKW berdasarkan data-data dasar, Analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR untuk bidang sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, bidang infrastruktur permukiman, dan bidang perumahan, serta Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur .