PU-net

BASIS DATA
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Profil Kota Pekalongan

Kota Pekalongan

Jawa Tengah

FUNGSI KOTA
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
TANGGAL PEMBENTUKAN
1906-04-01
KLASIFIKASI UKURAN KOTA
Kota Sedang
JUMLAH PENDUDUK
299.222 jiwa
LUAS WILAYAH
45,25 km2
WEBSITE PEMERINTAHAN

PROFIL KOTA

Kota Pekalongan terletak di daerah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih satu meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6°50’42” - 6°55’44” Lintang Selatan dan 109°37’55” - 109°42’19” Bujur Timur. Kota Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang di timur, serta Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan. Kota Pekalongan mendapat julukan kota batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2016 adalah 299.222 jiwa yang terdiri dari 149623 jiwa penduduk laki-laki dan 149.599 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95%. Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2015, kepadatan penduduk Kota Pekalongan yaitu 6.554 jiwa/km2 dan tahun 2016 meningkat menjadi 6.613 jiwa/km2. 

SEJARAH

Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomer 40 tahun 1931 bahwa nama Pekalongan diambil dari kata ‘Halong‘ (dapat banyak) dan dibawah simbul kota tertulis ‘Pek-Alongan‘.

Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomer KTPS-PPD/00351/II/1958:nama Pekalongan berasal dari kata ‘A-Pek-Halong-An‘ yang berarti pengangsalan (Pendapatan).

Pada masa VOC (abad XVII) dan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sistem Pemerintahan oleh orang pribumi tetap dipertahankan. Dalam hal ini Belanda menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi ini oleh VOC diberi gelar Regant (Bupati). Pda masa ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur dibagi menjadi 36 kabupaten Dengan sistem Pemerintahan Sentralistis

Pada abad XIX dilakukan pembaharuan pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1954 yang membagi Jawa menjadi beberapa Gewest/Residensi. Setiap Gewest mencakup beberapa afdelling (setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh asisten Residen, Distrik (Kawadenan) yang dipimpin oleh Controleur, dan Onderdistrict (Setinkat kecamatan) yang dipimpin Aspiran Controleur.

Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis-selanjutnya dikenal sebagai Politik Etis‘ yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratip yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (Gewest) dan Kota Besar (Gumentee) serta pemmbentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomer 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (gewest); dan untuk Kota Pekalongan, hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomer 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee Geldmiddelen de dier Plaatse yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang. Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hata di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang.

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.

2016 - Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Sumatera dan Jawa: Pekalongan (Deluxe) TAMPILKAN
UNDUH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perencanaan pengembangan infrastruktur pada Kota Pekalongan sebagai berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Profil PKW Pekalongan, Masterplan Pengembangan Infrastruktur PKW Pekalongan tahun 2025, Development Plan Pengembangan Infrastruktur PKW Pekalongan tahun 2015-2019, serta Program Utama PKW Pekalongan tahun 2018 dibahas dalam buku deluxe ini.

2016 - Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Sumatera dan Jawa: Pekalongan (Laporan) TAMPILKAN
UNDUH

Muatan dalam laporan ini terdiri dari penyiapan panduan standar dan format profil, rencana dan program infrastruktur PUPR, identifikasi data-data dasar masing-masing kawasan perkotaan, identifikasi kebijakan pembangunan kawasan perkotaan dan infrastrukturnya dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Pengumpulan data-data infrastruktur, Identifikasi isu strategis masing-masing PKN dan PKW berdasarkan data-data dasar, Analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur PUPR untuk bidang sumber daya air, bidang jalan dan jembatan, bidang infrastruktur permukiman, dan bidang perumahan, serta Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur .