Kawasan Metropolitan Mebidangro telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro).

Perpres tersebut mengatur mengenai peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, cakupan, tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro. Selain itu, Perpres juga memuat Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro, dan Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro.

Kebijakan Tata Ruang Nasional menempatkan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN). Kedudukan Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai KSN adalah Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan dengan sudut Kepentingan Ekonomi (Lampiran X PP 13/2017: Penetapan Kawasan Strategis Nasional)

Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro meliputi:

1. pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien serta mampu bersaing secara internasional terutama dalam kerja sama ekonomi subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand;
2. peningkatan akses pelayanan pusat-pusat kegiatan perkotaan Mebidangro sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan dan penggerak utama pengembangan wilayah Sumatera bagian utara;
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana perkotaan Kawasan Perkotaan Mebidangro yang merata dan terpadu secara internasional, nasional, dan regional;
4. peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya di Kawasan Perkotaan Mebidangro;
6. peningkatan fungsi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perkotaan Mebidangro; dan
7. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan Kawasan Perkotaan Mebidangro melalui kerja sama antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat.

Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro selengkapnya bisa dilihat di http://sifataru.atrbpn.go.id/kawasan/Mebidangro.

Metropolitan Mebidangro terdiri dari 2 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Medan, kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian wilayah Kabupaten Karo. Jumlah kecamatan yang tergabung dalam Metropolitan Mebidangro yaitu sebanyak 52 Kecamatan dari 2 Kabupaten dan 2 Kota. Rincian jumlah kecamatan per kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

• Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan
• Kota Binjai terdiri dari 5 kecamatan
• Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan
• Kabupaten Karo terdiri dari 4 kecamatan (Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Barusjahe)

Luas kawasan Metropolitan Mebidangro pada tahun 2015 yaitu sebesar 314.662 Hektar, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk Metropolitan Mebidangro pada tahun 2015 yaitu sebayak 4.601.565 jiwa, dengan rincian sebagai berikut: