BPIW Susun Konsep Pengembangan Tiga Wilayah Metropolitan

Pemerintah telah menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas. Dari 10 wilayah metropolitan tersebut, BPIW saat ini sedang melakukan penyusunan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan).

Setelah Kedungsepur, BPIW akan melanjutkan penyusunan konsep  pengembangan sembilan wilayah  metropolitan.  Namun, dalam rapat ini dibahas tiga wilayah metropolitan yakni Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), dan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado).  

Rapat membahas konsep penyusunan tiga metropolitan tersebut dilakukan pada 27 Agustus lalu dipimpin oleh Kepala BPIW Hadi Sucahyono.  Dalam rapat dibahas beberapa hal seperti profiling kawasan Metropolitan Mamminatasa dan identifikasi kawasan strategis yang meliputi kawasan industri, aerocity, pelabuhan, dan pendidikan. Dalam pertemuan itu Hadi meminta tim dapat memuat kondisi eksisting kawasan metropolitan tersebut. Misalnya di sisi utara metropolitan itu  terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja yang menjadi salah satu destinasi pariwisata yang didukung pengembangannya oleh Kementerian PUPR.

Sedangkan penyusunan konsep pengembangan Metropolitan Mebidangro dilakukan dengan melihat sektor dominan yaitu industri, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Terkait hal itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Tris Raditian berharap dengan adanya pengembangan kawasan Metropolitan Mebidangro, dapat memperlancar konektivitas komoditas dari Tanah Karo dan sumber-sumber produksi lainnya. “Komoditas dari Provinsi Sumatera Utara seperti hasil holtikultura dan tanaman pangan, sudah terkenal untuk ekspor melalui Pelabuhan Belawan,” tuturnya.

Sementara terkait Pengembangan Metropolitan Bimindo tim penyusun memaparkan mengenai konsep pengembangan infrastruktur sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Untuk konsep pengembangan infrastruktur beberapa diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan tol ruas Bandara–Likupang (Bina Marga), Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Kota Tomohon (Cipta Karya), pembangunan embung sumber air baku Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang (Sumber Daya Air), dan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Perumahan).

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional, Firman H. Napitupulu menambahkan bahwa revitalisasi metropolitan dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam tahap awal menurutnya diperlukan identifikasi permasalahan metropolitan dikaitkan dengan rencana pengembangan eksisting yang sudah ada maupun tidak.  “Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program yang dibuat bertujuan untuk rehabilitasi dan revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek,” tutur Firman.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III,  Manggas Rudy Siahaan yang memoderatori pertemuan itu menyatakan nantinya akan diagendakan survei ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.  Sedangkan pertemuan asistensi selanjutnya dijadwalkan tiga minggu lagi.

Menurut Hadi, kedepan BPIW akan menyusun enam Kawasan Metropolitan lagi, yakni Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabek-Punjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur).

Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan). Lalu ada Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan)

Peningkatan Program Infrastruktur PUPR di Provinsi Sulawesi

Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Prioritas Infrastruktur Kawasan Strategis di Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembagan Infrastruktur Wilayah III A Pulau Sulawesi.

Kepala Bidang Pengembagan Infrastruktur Wilayah III A menyampaikan bahwa Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi awal Penyusunan program prioritas Sulawesi Utara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2020 yang lalu dengan agenda untuk mendengarkan tanggapan, isu stategis, dan usulan program prioritas dari Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa program prioritas yang disampaikan dari Pemerintah Provinsi Sulaersi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan Perwakilan Balai Kementerian PUPR adalah usulan program yang dangat stategis dan diperlukan untuk keterpaduan infrastruktur di Sulawesi Utara. Antara lain seperti Dukungan Program infrastruktur permukiman pendukung KEK/KSPN Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Peningkatan maupun pembangunan akses jalan yang mendukung KEK/KSPN Likupang, KEK Bitung, Kawasan Danau Tondano, serta beberapa program prioritas lainnya.

Dalam sesi kedua Rapat Koordinasi ini, dipaparkan pula terkait Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis di Metropolitan Bimindo. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Permukiman di Metropolitan Bimindo diharapkan akan menajamkan kebutuhan infrastruktur, memperbaharui data dan diharapkan dapat menghasilkan program infrastuktur yang baik dan terpadu.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dilanjutkan dengan Kunjungan/Survey Kawasan Strategis di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi yang ditinjau antara lain Jalan Tol Manado-Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, serta Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Survei/Tinjauan Lapangan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA, Pimpinan Proyek PT. Jasamarga Manado Bitung, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, dan Perwakilan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD).

Kunjungan pertama yaitu Jalan Tol Manado-Bitung yang sudah siap beroperasi mulai dari STA 0+000 – STA 20+500 yaitu mulai dari Gerbang Tol Manado sampai dengan Gerbang Tol Kauditan. Namun saat ini menunggu untuk diresmikan oleh Presiden RI. Ruas Jalan Tol Manado-Bitung STA 20+501 s.d STA 39+900 yaitu Gerbang Tol Kauditan sampai dengan Akses Tol Bitungbelum siap beroperasi, dikarenakan belum selesainya proses pembebasan lahan dan konstruksi dengan progres fisik 73,23%.

Kunjungan kedua yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Luas area KEK Likupang tahap pertama adalah seluas 197,4 Ha. Beberapa titik lokasi tinjauan lapangan yang menjadi potensi wisata di area KEK likupang, antara lain Pantai Pulisan, Bukit Savana Pulisan (Bukit Teletubies), dan Desa Pulisan. Sedangkan di luar KEK Likupang terdapat Pantai Pal. Beberapa infrastruktur PUPR pendukung KEK Likupang yang kami tinjau antara lain Peningkatan jalan pantai Pulisan 2,45 Km (33,87 M), Penggantian Jembatan Marinsow 13 m (4,16 M), serta Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir S. Likupang (Lanjutan) 1 Km (14,9 M).

Kunjungan Terakhir yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Sesuai dengan PP No. 32 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung memiliki luas 534 Ha. Beberapa kegiatan utama yang direncanakan di dalam KEK Bitung antara lain industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik. KEK Bitung telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April 2019. Beberapa investor telah masuk di KEK Bitung antara lain 4 investor telah melakukan MoU, 2 investor telah melakukan MoA, dan 35 investor telah telah melakukan Lol dengan BUPP (Badan Usaha Pembangun dan Pengelola) KEK. Investasi pembangunan kawasan KEK Bitung diperkirakan sebesar 2,3 Triliyun Rupiah, dengan perkiraan total investasi pelaku usaha sebesar 32,9 Triliyun. Proyeksi penyerapan tenaga kerja sebesar 34.710 orang (realisasi tahun 2017 sejumlah 70 orang).

Roadshow Pembahasan dan Survey Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Wilayah Teluk Cendrawasih

Pada tanggal 09 Agustus 2020 hingga 14 Agustus 2020 telah dilaksanakan Roadshow Pembahasan dan Survey Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Wilayah Teluk Cendrawasih oleh Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Tim BPIW terdiri dari Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Bpk Dr.Ir Doedoeng Zenal Rachman, M.T; Staf Bidang, Sri Murdiati Rin Permatasari, S.T.; Staf Bidang, Ramadhan Tirta Saputra, S.T. Kegiatan Roadshow dimulai dari Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen yang termasuk dalam kawasan Teluk Cendrawasih dan akan disiapkan untuk menjadi DPP (Daerah Pariwisata Prioritas) Baru Teluk Cendrawasih.

Kegiatan Roadshow ini bertujuan untuk mempertajam hasil analisa perencanaan dalam mendukung Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kegiatan roadshow kali ini, Tim BPIW selain melakukan pembahasan matriks renaksi, dilakukan juga survey orientasi lapangan untuk menangkap gambaran nyata potensi dan permasalahan yang ada di lapangan.  Dalam pembahasan, Tim BPIW juga mendapat dukungan dari BPJN XVII Jayapura satker Biak Serui  dan Nabire terkait data teknis di tiap Kabupaten. Selain itu dialog dengan masyarakat setempat juga menjadi salah satu agenda dalam kegiatan roadshow kali ini untuk lebih memperdalam analisa permasalahan yang ada di lapangan.

Kedatangan Tim BPIW disambut hangat oleh Pemerintah Daerah setempat. Tim BPIW mendapat kesempatan berdiskusi dengan Kepala Dinas di tingkat kabupaten secara langsung dan melakukan survey ke lapangan bersama di 4 kabupaten yang dikunjungi. Selain itu, Tim BPIW juga sempat melakukan diskusi secara langsung dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor Bpk. Herry Ario Naap S.Si, M.Pd dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Tony Tesar S.Sos terkait program percepatan di masing-masing kabupaten.

Pembahasan yang dilakukan adalah pembahasan usulan program yang dapat menyelesaiakan isu utama, mempunyai daya ungkit pembangunan perekonomian besar pada wilayah tersebut dan bersifat urgent / mendesak sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Isu utama di Kabupaten Biak Numfor adalah masih buruknya aksesibilitas di Kabupaten Biak Numfor, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan pertumbuhan terutama di wilayah Barat Pulau Biak. Berpindah pada Kabupaten Supiori yang merupakan tetangga Kabupaten Biak Numfor, belum tersambungnya jalan lingkar mengakibatkan terdapat beberapa kampung di Supiori Barat masih terisolir. Selanjutnya adalah pada Kabupaten Kepulauan Yapen dengan isu utama yang sama yaitu adanya jalan lingkar pulau yang belum tersambung secara utuh sehingga berdampak pada pertumbuhan suatu daerah. Menuju Kabupaten Waropen yang berada di daratan Pulau Papua, kabupaten ini merupakan kabupaten yang aksesibilitasnya paling buruk dikarenakan untuk bisa mencapai Kabupaten Waropen hanya bisa dilalui melalui jalur laut saja. Jalur Trans Papua Utara yang melewati Kabupaten Waropen masih belum tersambung.

Diskusi Pembahasan matriks dilaksanakan secara aktif dua arah dan menghasilkan program yang diharapkan dapat memberikan solusi kepada permasalahan di 4 kabupaten tersebut. Tindak lanjut dari diskusi ini adalah akan diadakan diskusi pembahasan ditingkat provinsi dan direktorat teknis terkait di Internal kementerian PUPR.

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik

Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dihadiri lintas Kementerian/Lembaga terkait yaitu BKPM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenaker, Kantor Staf Presiden,  Disperindag Koperasi UKM dan tenaga kerja Provinsi Papua, dan PT. Freeport Indonesia.

Bapak Wakil Menteri PUPR menyampaikan bahwa  pengembangan sumber daya manusia di Pulau Papua yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan SDM untuk orang asli Papua (OAP). OAP perlu dibekali dengan kemampuan khusus agar bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan Pulau Papua.

Dalam sesi presentasi dari Tim PT. Frepoort Indonesia yang diwakili oleh Papuan Human Capital Incorporation Team disampaikan mengenai program Mambruk Papua (Membangun Manusia Unggul bagi Kemakmuran Papua). Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama Orang Asli Papua dengan meningkatkan soft skill agar dapat berkompetisi dalam dunia kerja dan meningkatkan pembangunan di Pulau Papua. Hal ini penting karena OAP memiliki kemampuan yang baik tetapi perlu diasah lebih lanjut agar dapat berkembang lebih baik.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, pada sesi ini Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri berpendapat bahwa perlu ada fokus baru dalam pembangunan di Papua yaitu pembukaan lapangan kerja dan transfer soft skill terutama untuk OAP. Kepala BPIW, Kementerian PUPR memberikan rekomendasi pembangunan SDM di Pulau Papua di sektor PUPR yaitu program 3 in 1 jasa konstruksi bagi OAP, program percepatan insinyur, pembentukan Balai Pelatihan Konstruksi, program sertifikasi siswa SMK terkait infrastruktur dan kerjasama perguruan tinggi Teknik dengan politeknik PUPR.

Perwakilan Kantor Staf Preseiden memberikan informasi mengenai penyusunan Rinpres untuk percepatan pembangunan kesesjahterahan di Pulau Papua dengan 5 (lima) fokus prioritas dimana prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia sesuai kondisi sosial budaya Papua, Badan Koordinasi Penanaman Modal mendukung penyusun Rinpres tersebut karena memang diperlukan payung hukum yang kuat sebagai dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM di Pulau Papua.

Untuk dukungan sarana dan prasarana pengembangan SDM di Pulau Papua, Kemenaker siap membangun Balai Latihan Kerja untuk dapat mencetak masyarakat yang langsung siap bekerja. Sementara dari Kemendikbud siap membangun perguruan tinggi negeri dengan pembiayaan terpusat. Pengembangan SDM ini juga didukung dari perwakilan Disperindang, koperasi, UKM dan tenaga kerja Provinsi Papua yang menyatakan kompetensi warga di Pulau Papua sudah baik hanya membutuhkan pelatihan soft skill yang lebih baik lagi.

Rapat diakhiri dengan penutup oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri PUPR mengharapkan anak – naka OAP bisa dilatih secara maksimal dan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan Pulau Papua serta otonomi khusus Pulau Papua harus dievaluasi secara menyeluruh dan diharapkan ada kontribusi yang lebih maksimal dari PT. Freeport Indonesia dalam meningkatkan SDM OAP di Pulau Papua.

Tindak lanjut pertemuan ini adalah pengembangan SDM di Papua harus dipantau secara berkala. Diharapkan penyusunan Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahterahan di Pulau Papua dapat segera disahkan agar menjadi acuan utama dalam pengembangan SDM di Pulau Papua.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT)

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di Ruang Neptune Hotel Planet Holiday Kota Batam.

Rapat dibuka oleh Bapak Wahyu Utomo Deputi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Working Group BBK dan KEK Lainnya di Indonesia yang dihadiri para undangan.

Dalam sambutan dan pembukaan acara beliau menjelaskan mengenai memanfaatkan peluang global dan Perkembangan dikawasan BBK, komoditas andalan (buah-buahan, durian, karet) yang memiliki peluang untuk termanfaatkan dalam pengungkit penggerak perekonomian di kawasan BBK, dukungan infrastruktur listrik, gas dan air; industri logam dasar dan elektronik serta pertambangan adalah sektor PMA yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pengembangan potensi dasar dengan pendekatan tematik green enviromental yang sedang menjadi trend, realisasi perkembangan investasi dalam 2 tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang stagnan, sehingga perlu adanya trigger untuk meningkatkan kembali terhadap potensi yang menjanjikan. Menindaklanjuti arahan yang tertuang dalam quote Bapajk Presiden,” Mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Bintan, Batam, dan Karimun” sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet tanggal 30 Oktober 2019.

Pada rapat sebelumnya sebagai tindaklanjut FGD 27 November 2019 di Jakarta dengan penyusunan peta landsekap industri eksisting dengan identifikasi potensi investasi di KPBPB BTK, formulasi pengembangan kawasan   pengembangan   kawasan  dan  proses  eksisting dalam bentuk roadmap untuk meningkatkan investasi di KPBPB BTK, Integrasi pengembangan investasi dan Masterplan pengembangan ekonomi dengan tata ruang. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:

  1. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:
    •  Untuk Kementerian PUPR, terdapat perencanaan Jembatan Batam – Bintan
    • Ada kemungkinan pengembangan Batam – Singapore menggunakan terowongan bawah tanah (tunnel);
    • Indikator Kinerja dalam Quickwin dengan peraturan masterplan, kelembagaan dan insentif, peningkatan investasi dan tenaga kerja, terbangunnya konektifitas dan infrastruktur yang handal;
    • Milestone Masterplan Integrasi , untuk Kementerian PUPR mengenai identifikasi Pembangunan Proyek Infrastruktur
    • Launching Pusat Data KPBPB BTK oleh Menko Ekon akan diluncurkan pada bulan Maret 2019;
    • Target dengan ground breaking proyek strategis nasional yang membuktikan bahwa BBK telah terintegrasi dengan dukungan infrastruktur sehingga mengundang investasi;
    • Diskusi Permasalahan Investasi dan Rekomendasi Insentif;
    • Akibat perang dagang China – Amerika, terdapat dampak dalam investasi ke Vietnam;
    • Perbandingan kondisi eksisting Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Singapore mengenai kebijakan pajak terhadap perekonomian;
    •  Tanah/Lahan, terdapat perbedaan status pertanahan Batam dengan Karimun dan Bintan sehingga perlu penanganan khusus. Lahan/assset pertanahan belum diskusi yang lebih dalam untuk peluang investasi
    • Agenda rapat hari ini lebih fokus pada rekomendasi insentif yang akan dimuat dalam Masterplan pengembangan ekonomi yang juga memuat tentang model bisnis yang relevan terhadap demand global, investasi bernilai tinggi yang belum merealisasikan pengembangan

Dalam diskusi tersebut menjadi pokok permasalahan di kawasan adalah lahan, terdapat penundaan investasi yaitu pada pengembangan perakitan Hover Wings di Dompak. Dimana hover wing merupakan alternatif transportasi, potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan, dan pulau Karimun memiliki keterbatasan, yang masih memberikan potensi di daeah tengah yang saat ini masih ilalang sehingga potensi pengembangan industri, dan lahan dikawasan tersebut merupakan milik masyarakat (hak milik) namun dalam hal ini hanya pulau Karimum saja yang masuk dalam Kawasan BBK, potensi pertanian (sayuran), potensi jasa dan pengelolaan perairan (industri kemaritiman dan perikanan) karena berhadapan dengan Singapore.

Berbagai potensi lainnya di kawasan Lagoy, kawasan eco wisata dan perhotelan, Penagabe, kawasan eco wisata budaya Melayu, Potensi industri baja, Dalam perencanaan akan dibangun sebagai industri yang berteknologi tinggi (digital), pendidikan, kedirgantaraan, e commerce, kepelabuhan internasional hub, cinematografi/industri perfilm-an dan  Ketersediaan air di Bintan lebih baik daripada Batam, keterbatasan terhadap ketersediaan listrik sehingga perlunya Kemenko untuk mengkaji pada sektor mana saja yang akan memberikan vallue added yang cukup menjanjikan dan signifikan. Sedangkan dari pihak swasta/pengusaha info dari Indo Batam yang memberikan tanggapan mengenai telah dibangun Bintan Building Offshore, telah dikembangakan industri kedirgantaraan dengan penyiapan MRO seperti yang telah dikembangakan di Batam, Pulau Karimum, telah dikembangakan industri Oil Tanker, hal apa yang menjadi penyebab  investasi tidak mau ke Bintan dan Karimun, pasokan listrik masih belum memadai, jaringan komunikasi dan internet di Bintan dan Karimum sebagai salah satu faktor yang dipertimbangan oleh para investor, Kawasan industri Bintan, terdapat investor sedang mengembangkan industri halal (coconut industri) namun terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal maupun dukungan proses investasi, industri obat glikose min, kurangnya dukungan investasi terkendali dengan perijinan, sehingga pertimbangan kawasan yang lebih memberikan dukungan selain di Indonesia; dan masih banyak investasi industri yang tidak dapat masuk dikarenakan proses perijinan.

Pacu Perkembangan Kawasan Perbatasan, BPIW Fasilitasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi

Sehubungan dengan keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekonomi di perbatasan negara, BPIW memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Konsinyasi Penajaman Inpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Pembukaan disampaikan oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR dan arahan disampaikan oleh  Bapak Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., M.T.Dev. dari Sekretariat Kabinet.

Tujuan dilaksanakanya rapat adalah untuk menajamkan sekaligus memfinalisasi matriks program dalam rencana aksi sebagai lampiran dari Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Pembahasan dibagi ke dalam 2 sesi, yang dimoderatori oleh Bapak Ir. R. Agus Irawan, MP Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Bapak Ir. Nurbakti, M.Si Kepala Bidang Pengembangan kawasan Strategis Ekonomi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut menghasilkan bebera hal sebagai berikut:

  1. Sebagian program berubah dalam hal nomenklatur, terdapat perubahan dalam kriteria keberhasilan, sebagian telah mendapat persetujuan, dan sebagian masih harus dilakukan pembahasan lanjutan di internal kementerian/lembaga. (detil matriks hasil pembahasan terlampir)
  2. Menginat keberhasilan pelaksanaan program dalam matriks, diperlukan adanya kepastian mengenai readiness criteria (FS, DED, Ketersediaan Lahan, surat menyurat dan lain sebagainya) yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah  dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya, tindak lanjut terkait hasil pembahasan dalam rapat adalah agar Kementerian/Lembaga melakukan finalisasi terhadap matriks rencana aksi dan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2019. (hkl Bidang Kota Kecil dan Perdesaan).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur dihadiri Menteri PUPR, Ketua Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kali turut mendampingi Menteri PUPR adalah Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW .

Dalam kunjungan tersebut Komisi V DPR RI mengharapkan PUPR menangani longsor di beberapa titik ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan dari 28 tahapan.

Dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. “Kaltim sudah siap jadi IKN, sudah dikunjungi Ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah,” kata Basuki singkat.

Gubernur Kaltim Isran Noor berharap agar pembangunan infrastruktur khususnya jalan bisa mendapat perhatian yang lebih serius. Pasalnya, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain, khususnya provinsi di Pulau Jawa. “Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga. Selesai ini Pak Ketua,” ucap Isran.

Hingga saat ini, lanjutnya, Kaltim masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keuangan negara dari hasil sumber daya alam. “Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Melihat komitmen Komisi V DPR ini, ada harapan besar untuk Kaltim. Semoga Komisi V DPR bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa,” harapnya. (man/es/liputan 6)

Survei Tim Kota Kecil dan Perdesaan di Kek Tanjung Pulisan, Likupang, Sulut

Pantai Pulisan, Likupang, SULUT
Jalan akses menuju Tanjung Pulisan, Likupang, SULUT
Pantai Paal, Tanjung Pulisan, Likupang, SULUT

Pada tanggal 16-17 Oktober 2019 Tim Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan survei Quick Assessment di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Pulisan, Likupang, Sulawesi Utara merupakan KEK yang pemrakarsanya adalah pihak swasta yaitu PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MRPD). KEK di Tanjung Pulisan ini merupakan KEK dengan orientasi pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Sulut Daniel A. Mewengkang mengatakan bahwa rencana kawasan yang akan berdiri di atas lahan seluas 396 hektar itu tengah dibahas secara intensif oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan Kementerian Pariwisata (sulawesi.bisnis.com). Penyusunan dokumen terkait penyiapan KEK Likupang ini telah lengkap, meliputi dokumen lingkungan dan yang lainnya. Dalam penyusunan dokumen masterplan dan lainnya PT MRPD dibantu oleh Dinas PU Proovinsi Sulawesi Utara.

Terkait pengengambangan KEK Likupang ada kaitannya dengan segitaemas antara KEK Likupang, Kota Baru Manado dan KEK Bintung. Selain itu, terdapat rencana pembangunan bandara di kawasan Bitung, kemudian untuk bandara Sam Ratulangi hanya difungsikan sebagai pertahanan, sedangkan untuk penumpang dan barang akan menggunakan bandara yang baru. Nantinya juga diajukan pembangunan jembatan antar pulau untuk menunjang pengembangan bandara baru rerta terdapat rencana pembangunan jalur perkeretaapian. (ags-desa)

Pemutakhiran Basis Data Kota Pontianak

Dalam upaya pemutakhiran basis data pusat pengembangan kawasan perkotaan maka perlu pembaharuan data kota-kota di Indonesia terkait infrastruktur rencana dan kondisi eksisting. Kota yang saat ini menjadi tujuan untuk pemuakhiran data adalah Kota Pontianak dsk. Kota Pontianak adalah salah satu kota besar di Indonesia dan berstatus PKN dalam RTRW Nasional. Kota Pontianak memiliki luas 107,82 km2 atau 1/6 kali dari Kota Jakarta dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 664.394 jiwa

Pada kegiatan ini sumber data yang dikunjungi meliputi Dinas/Badan di Kota Pontianak terkait pemrograman dan pembangunan Infrastruktur PUPR seperti Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman. Selain kunjungan ke instansi, Tim Survei juga berkunjung ke lokasi insfrastruktur yang sudah terbangun seperti Jalan/Jembatan dan sarana perumahan dan permukiman yang dibangun melalui dana APBN.

Dalam kunjungan kali ini beberapa data-data yang terbaru seperti RDTR Kota Pontianak, kondisi jalan perkotaan, perumahan dan permukiman, dan lain-lain. Selain mendapatkan data Tim Juga survei ke obyek strategis di Kota Pontianak seperti Kawasan Keraton Kadariah Pontianak, yang telah direvitalisasi dengan menggunakan APBN 2018, juga disekitar keraton ada revitalisasi kawasan kumuh Kampung Beting. Selepas dari keraton, tim mengunjungi lokasi Rumah Susun Jeruju (2 Tower, 4 lantai) yang dihuni 99 KK, dibangun dengan APBN Tahun 2010 yang kondisinya sangat memprihatinkan lantai bocor dan rembesan air serta sanitasi tidak terawat.

Di hari berikutnya tim mengunjungi Rumah Susun Nipah Kuning Dalam (1 Tower diperuntukkan untuk pekerja lajang di RSUD Sultan Syarief Alkadri) yang dibangun dengan dana APBN tahun 2019 sudah selesai dalam proses serah terima BMN, dari Nipah Kuning tim mengunjungi rencana jalan lingkar luar dibagian Selatan Kota Pontianak. Selepas kunjungan tersebut, tim langsung ke Bandara Supadio dan balik Ke Jakarta. (Ags)

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr Dan Non Pupr Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr Dan Non Pupr Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

Kota Baru Tanjung Selor berada di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan salah satu dari 1 O+ 1 Kota Baru Publik Mandiri dan Terpadu yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Walaupun ditetapkan menjadi ibukota provinsi, Tanjung Selor belum ditetapkan sebagai kota administratif (masih berstatus sebagai kecamatan di Kabupaten Bulungan). Sela in itu perkembangan Tanjung Selor cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan lbukota Kaltara sebelumnya, yaitu Tarakan. Sebagai lbukota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor diharapkan dapat berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional & mampu mendorong perekonomian kawasan perbatasan.

KONSEP PENGEMBANGAN

Review masterplan mempertimbangkan keter­sediaan lahan, kondisi fisik lingkungan, integrasi antara kota lama dengan kota baru dan pengembangan green infrastructure.

Pola ruang yang dikembangkan memiliki konsep: mix, diversity, & livable. Dan struktur ruang yang dikembangkan memiliki konsep: compact, connecting, & integrative.