Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT)

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di Ruang Neptune Hotel Planet Holiday Kota Batam.

Rapat dibuka oleh Bapak Wahyu Utomo Deputi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Working Group BBK dan KEK Lainnya di Indonesia yang dihadiri para undangan.

Dalam sambutan dan pembukaan acara beliau menjelaskan mengenai memanfaatkan peluang global dan Perkembangan dikawasan BBK, komoditas andalan (buah-buahan, durian, karet) yang memiliki peluang untuk termanfaatkan dalam pengungkit penggerak perekonomian di kawasan BBK, dukungan infrastruktur listrik, gas dan air; industri logam dasar dan elektronik serta pertambangan adalah sektor PMA yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pengembangan potensi dasar dengan pendekatan tematik green enviromental yang sedang menjadi trend, realisasi perkembangan investasi dalam 2 tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang stagnan, sehingga perlu adanya trigger untuk meningkatkan kembali terhadap potensi yang menjanjikan. Menindaklanjuti arahan yang tertuang dalam quote Bapajk Presiden,” Mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Bintan, Batam, dan Karimun” sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet tanggal 30 Oktober 2019.

Pada rapat sebelumnya sebagai tindaklanjut FGD 27 November 2019 di Jakarta dengan penyusunan peta landsekap industri eksisting dengan identifikasi potensi investasi di KPBPB BTK, formulasi pengembangan kawasan   pengembangan   kawasan  dan  proses  eksisting dalam bentuk roadmap untuk meningkatkan investasi di KPBPB BTK, Integrasi pengembangan investasi dan Masterplan pengembangan ekonomi dengan tata ruang. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:

  1. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:
    •  Untuk Kementerian PUPR, terdapat perencanaan Jembatan Batam – Bintan
    • Ada kemungkinan pengembangan Batam – Singapore menggunakan terowongan bawah tanah (tunnel);
    • Indikator Kinerja dalam Quickwin dengan peraturan masterplan, kelembagaan dan insentif, peningkatan investasi dan tenaga kerja, terbangunnya konektifitas dan infrastruktur yang handal;
    • Milestone Masterplan Integrasi , untuk Kementerian PUPR mengenai identifikasi Pembangunan Proyek Infrastruktur
    • Launching Pusat Data KPBPB BTK oleh Menko Ekon akan diluncurkan pada bulan Maret 2019;
    • Target dengan ground breaking proyek strategis nasional yang membuktikan bahwa BBK telah terintegrasi dengan dukungan infrastruktur sehingga mengundang investasi;
    • Diskusi Permasalahan Investasi dan Rekomendasi Insentif;
    • Akibat perang dagang China – Amerika, terdapat dampak dalam investasi ke Vietnam;
    • Perbandingan kondisi eksisting Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Singapore mengenai kebijakan pajak terhadap perekonomian;
    •  Tanah/Lahan, terdapat perbedaan status pertanahan Batam dengan Karimun dan Bintan sehingga perlu penanganan khusus. Lahan/assset pertanahan belum diskusi yang lebih dalam untuk peluang investasi
    • Agenda rapat hari ini lebih fokus pada rekomendasi insentif yang akan dimuat dalam Masterplan pengembangan ekonomi yang juga memuat tentang model bisnis yang relevan terhadap demand global, investasi bernilai tinggi yang belum merealisasikan pengembangan

Dalam diskusi tersebut menjadi pokok permasalahan di kawasan adalah lahan, terdapat penundaan investasi yaitu pada pengembangan perakitan Hover Wings di Dompak. Dimana hover wing merupakan alternatif transportasi, potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan, dan pulau Karimun memiliki keterbatasan, yang masih memberikan potensi di daeah tengah yang saat ini masih ilalang sehingga potensi pengembangan industri, dan lahan dikawasan tersebut merupakan milik masyarakat (hak milik) namun dalam hal ini hanya pulau Karimum saja yang masuk dalam Kawasan BBK, potensi pertanian (sayuran), potensi jasa dan pengelolaan perairan (industri kemaritiman dan perikanan) karena berhadapan dengan Singapore.

Berbagai potensi lainnya di kawasan Lagoy, kawasan eco wisata dan perhotelan, Penagabe, kawasan eco wisata budaya Melayu, Potensi industri baja, Dalam perencanaan akan dibangun sebagai industri yang berteknologi tinggi (digital), pendidikan, kedirgantaraan, e commerce, kepelabuhan internasional hub, cinematografi/industri perfilm-an dan  Ketersediaan air di Bintan lebih baik daripada Batam, keterbatasan terhadap ketersediaan listrik sehingga perlunya Kemenko untuk mengkaji pada sektor mana saja yang akan memberikan vallue added yang cukup menjanjikan dan signifikan. Sedangkan dari pihak swasta/pengusaha info dari Indo Batam yang memberikan tanggapan mengenai telah dibangun Bintan Building Offshore, telah dikembangakan industri kedirgantaraan dengan penyiapan MRO seperti yang telah dikembangakan di Batam, Pulau Karimum, telah dikembangakan industri Oil Tanker, hal apa yang menjadi penyebab  investasi tidak mau ke Bintan dan Karimun, pasokan listrik masih belum memadai, jaringan komunikasi dan internet di Bintan dan Karimum sebagai salah satu faktor yang dipertimbangan oleh para investor, Kawasan industri Bintan, terdapat investor sedang mengembangkan industri halal (coconut industri) namun terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal maupun dukungan proses investasi, industri obat glikose min, kurangnya dukungan investasi terkendali dengan perijinan, sehingga pertimbangan kawasan yang lebih memberikan dukungan selain di Indonesia; dan masih banyak investasi industri yang tidak dapat masuk dikarenakan proses perijinan.

Berita Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di Ruang Rapat Utama Kepala BPIW. Dalam rapat secara langsung dipimpin oleh Kepala BPIW Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd, dan dimoderatori oleh Bapak Ir. Rudi Manggas Siahaan, MT,Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang dihadiri oleh para pengembangan property  yang terdiri PT Bukit Nusa Indah Perkasa, PT.Nusa Graha Perkasa, PT Perumnas, BPJT, PJJ, ,PT Bintang Maja Lestari,PT.Podomoro, Group Ciputra Residence, BBWS III, dan PT. Intiland.

Dalam sambuan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd memaparan Kaba mengenai peta alternatif 1 pada Akses perencanaan sepanjang 8,1 km yang diminta untuk dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, bahwa semua developer/pengembang harus 1 suara terhadap perkembangan informasi hingga saat ini, proses penandatanganan TOD Kota Baru Maja dengan menyatukan semua pihak, sedangkan untuk akses yang langsung untuk diakomodir oleh jalan toll masih dibutuhkan fs/kelayakan dan penetapan lokasi (penlok) koordinasi , terdapat informasi bahwa peaksanaan terdapat keterlambatan dengan mundurnya Kompas Group dan pihak swasta lainnya , terdapat 2 pilihan akses, sudetan/codetan sepanajng 8,1 km yang dapat diakomodir dengan akses jalan toll, yang disertai dengan stagging pelaksanaan, informasi para developer, disisi selatan daerah Jasinga terdapat pengembangan lapangan udara yang dikembangkan oleh pihak swasta, jalan lokal agar dapat ditanggung dalam implementasi oleh para developer, TOD, disekitar Sta.Maja, dengan pembenahan akses dan fasilitasi pasar  dan ketersediaan air baku untuk kawasan pengembanganKota Baru Maja.

Pemda Lebak memberikan informasi perkembangan, bahwa yang masuk dalam deliniasi Kota Baru Maja adalah kawasan Tenjo. Untuk Kawasan Maja dan akses keluar yang memungkinkan adalah Serpong – Balaraja dengan status jalan propinsi, sedangkan untuk Kabupaten Bogor akses jalan perlu dinaikkan status menjadi Jalan Propinsi. Dalam RTRW, RDTR pada wilayah Tenjo sudah terakomodir dengan peruntukan kawasan wilayah kuning( peruntukan permukiman). Propinsi Banten akan mengacu pada RTRW Propinsi, proses kenaikan status jalan akses menjadi status jalan propinsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BPJN Prov. Banten, bahwa pertimbangan Bina Marga, dengan jalan yang pemilihan paling efektif termasuk panjang jarak jalan tersebut. Pada  seksi 1 sepanjang 9,85 km, Seksi II, sepanjang 17,99 km dan Seksi III, sepanjang 13 km.  SS.Legok (Sta.10.000) – SS Pasir Barat (Sta 22.000), selanjutnya SS.Pasir Barat (Sta. 22.000) – SS Cileles (Sta.27.200) merupakan staging III, SS Pasir Barat (Sta 22.000) – SS Balaraja Junction (Sta.39.800) direncanakan pelaksanaan pada 2020 – 2022

PT Perumnas menjelaskan sebelumnya terdapat pengembangan akses utara dan selatan, perlu adanya pengembangan akses jalan utama dan alternatif, sehinggga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan oleh berbagai pihak (pemda terkait). Jalan akses sepanjang 8,1 km, Ruas Serpong – Balaraja setidaknya dapat definitif yang telah ditetapkan. Terdapat 2 topik bahasan berbeda antara BPJT (untuk Jalan Toll) dan PPJN (akses jalan provinsi, Kabupaten/kota)yang menangani akses jalan Kota baru Maja. Berdasarkan hasil rapat dengan ATR/BPN, apabila developer tidak segera membangun maka akan tanah akan ditarik/anulir pada status tanah yang telah disertifikat untuk kepentingan pembangunan oleh pihak devepoler

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan memberikan informasi mendukung untuk peningkatan jalur ruas Serpong –Balaraja sepanjang 8,1 km sebagai prioritas.

Balai BBWS C-III Prov.Banten, mengkonfirmasikan bahwaPembangunan bendung Karian, yang sebagian 13,9 m3/dtk dan akan dipergunakan dalam pemenuhan air baku termasuk Kota Baru Maja. 0,2 m3/detik , 9,7 untuk Banten, 4,2 hingga ke DKI bagian barat. Terdapat 2 bendungan baru (Cidanau, Ciujung Dan Cidurian yang masih masuk wilayah besar cidurian) sebagai alternatif, masih terdapat kendala cagar alam di Cidanau.

Dalam Diskusi Pengembangan Kota Baru Maja terdapat beberapa hal yang perlu tindaklanjut antara lain keterlambatan, terkendala dengan menunggu perencanaan akses/jalan, perencanaan trase akses/jalan dari pemerintah terdapat proses yang lama, mengapa tidak diberikan kesempatan pada peran serta pengembang, dibebaskan oeh pengembang dan dibangun oleh pemerintah pusat/daerah. Konsep awal dengan pengembangan kawasan permukiman/hunian MBR, Jaminan untuk kepastian untuk tetap pada konsep utama permukiman/hunian MBR dan kawasan permukiman yang berimbang, Usulan trase dari pihak swasta/developer, agar lebih cepat dalam penyelesaian tingkat dilapangan, Jalur kereta api dengan model double track setelah kuota kapasitas hunian MBR terpenuhi terlebih dahulu dan perlu diingatkan kembali oleh Kaba mengenai konsep MBR agar tetap menjadi prioritas.