Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT)

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di Ruang Neptune Hotel Planet Holiday Kota Batam.

Rapat dibuka oleh Bapak Wahyu Utomo Deputi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Working Group BBK dan KEK Lainnya di Indonesia yang dihadiri para undangan.

Dalam sambutan dan pembukaan acara beliau menjelaskan mengenai memanfaatkan peluang global dan Perkembangan dikawasan BBK, komoditas andalan (buah-buahan, durian, karet) yang memiliki peluang untuk termanfaatkan dalam pengungkit penggerak perekonomian di kawasan BBK, dukungan infrastruktur listrik, gas dan air; industri logam dasar dan elektronik serta pertambangan adalah sektor PMA yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pengembangan potensi dasar dengan pendekatan tematik green enviromental yang sedang menjadi trend, realisasi perkembangan investasi dalam 2 tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang stagnan, sehingga perlu adanya trigger untuk meningkatkan kembali terhadap potensi yang menjanjikan. Menindaklanjuti arahan yang tertuang dalam quote Bapajk Presiden,” Mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Bintan, Batam, dan Karimun” sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet tanggal 30 Oktober 2019.

Pada rapat sebelumnya sebagai tindaklanjut FGD 27 November 2019 di Jakarta dengan penyusunan peta landsekap industri eksisting dengan identifikasi potensi investasi di KPBPB BTK, formulasi pengembangan kawasan   pengembangan   kawasan  dan  proses  eksisting dalam bentuk roadmap untuk meningkatkan investasi di KPBPB BTK, Integrasi pengembangan investasi dan Masterplan pengembangan ekonomi dengan tata ruang. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:

  1. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:
    •  Untuk Kementerian PUPR, terdapat perencanaan Jembatan Batam – Bintan
    • Ada kemungkinan pengembangan Batam – Singapore menggunakan terowongan bawah tanah (tunnel);
    • Indikator Kinerja dalam Quickwin dengan peraturan masterplan, kelembagaan dan insentif, peningkatan investasi dan tenaga kerja, terbangunnya konektifitas dan infrastruktur yang handal;
    • Milestone Masterplan Integrasi , untuk Kementerian PUPR mengenai identifikasi Pembangunan Proyek Infrastruktur
    • Launching Pusat Data KPBPB BTK oleh Menko Ekon akan diluncurkan pada bulan Maret 2019;
    • Target dengan ground breaking proyek strategis nasional yang membuktikan bahwa BBK telah terintegrasi dengan dukungan infrastruktur sehingga mengundang investasi;
    • Diskusi Permasalahan Investasi dan Rekomendasi Insentif;
    • Akibat perang dagang China – Amerika, terdapat dampak dalam investasi ke Vietnam;
    • Perbandingan kondisi eksisting Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Singapore mengenai kebijakan pajak terhadap perekonomian;
    •  Tanah/Lahan, terdapat perbedaan status pertanahan Batam dengan Karimun dan Bintan sehingga perlu penanganan khusus. Lahan/assset pertanahan belum diskusi yang lebih dalam untuk peluang investasi
    • Agenda rapat hari ini lebih fokus pada rekomendasi insentif yang akan dimuat dalam Masterplan pengembangan ekonomi yang juga memuat tentang model bisnis yang relevan terhadap demand global, investasi bernilai tinggi yang belum merealisasikan pengembangan

Dalam diskusi tersebut menjadi pokok permasalahan di kawasan adalah lahan, terdapat penundaan investasi yaitu pada pengembangan perakitan Hover Wings di Dompak. Dimana hover wing merupakan alternatif transportasi, potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan, dan pulau Karimun memiliki keterbatasan, yang masih memberikan potensi di daeah tengah yang saat ini masih ilalang sehingga potensi pengembangan industri, dan lahan dikawasan tersebut merupakan milik masyarakat (hak milik) namun dalam hal ini hanya pulau Karimum saja yang masuk dalam Kawasan BBK, potensi pertanian (sayuran), potensi jasa dan pengelolaan perairan (industri kemaritiman dan perikanan) karena berhadapan dengan Singapore.

Berbagai potensi lainnya di kawasan Lagoy, kawasan eco wisata dan perhotelan, Penagabe, kawasan eco wisata budaya Melayu, Potensi industri baja, Dalam perencanaan akan dibangun sebagai industri yang berteknologi tinggi (digital), pendidikan, kedirgantaraan, e commerce, kepelabuhan internasional hub, cinematografi/industri perfilm-an dan  Ketersediaan air di Bintan lebih baik daripada Batam, keterbatasan terhadap ketersediaan listrik sehingga perlunya Kemenko untuk mengkaji pada sektor mana saja yang akan memberikan vallue added yang cukup menjanjikan dan signifikan. Sedangkan dari pihak swasta/pengusaha info dari Indo Batam yang memberikan tanggapan mengenai telah dibangun Bintan Building Offshore, telah dikembangakan industri kedirgantaraan dengan penyiapan MRO seperti yang telah dikembangakan di Batam, Pulau Karimum, telah dikembangakan industri Oil Tanker, hal apa yang menjadi penyebab  investasi tidak mau ke Bintan dan Karimun, pasokan listrik masih belum memadai, jaringan komunikasi dan internet di Bintan dan Karimum sebagai salah satu faktor yang dipertimbangan oleh para investor, Kawasan industri Bintan, terdapat investor sedang mengembangkan industri halal (coconut industri) namun terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal maupun dukungan proses investasi, industri obat glikose min, kurangnya dukungan investasi terkendali dengan perijinan, sehingga pertimbangan kawasan yang lebih memberikan dukungan selain di Indonesia; dan masih banyak investasi industri yang tidak dapat masuk dikarenakan proses perijinan.

Pacu Perkembangan Kawasan Perbatasan, BPIW Fasilitasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi

Sehubungan dengan keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekonomi di perbatasan negara, BPIW memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Konsinyasi Penajaman Inpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Pembukaan disampaikan oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR dan arahan disampaikan oleh  Bapak Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., M.T.Dev. dari Sekretariat Kabinet.

Tujuan dilaksanakanya rapat adalah untuk menajamkan sekaligus memfinalisasi matriks program dalam rencana aksi sebagai lampiran dari Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Pembahasan dibagi ke dalam 2 sesi, yang dimoderatori oleh Bapak Ir. R. Agus Irawan, MP Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Bapak Ir. Nurbakti, M.Si Kepala Bidang Pengembangan kawasan Strategis Ekonomi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut menghasilkan bebera hal sebagai berikut:

  1. Sebagian program berubah dalam hal nomenklatur, terdapat perubahan dalam kriteria keberhasilan, sebagian telah mendapat persetujuan, dan sebagian masih harus dilakukan pembahasan lanjutan di internal kementerian/lembaga. (detil matriks hasil pembahasan terlampir)
  2. Menginat keberhasilan pelaksanaan program dalam matriks, diperlukan adanya kepastian mengenai readiness criteria (FS, DED, Ketersediaan Lahan, surat menyurat dan lain sebagainya) yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah  dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya, tindak lanjut terkait hasil pembahasan dalam rapat adalah agar Kementerian/Lembaga melakukan finalisasi terhadap matriks rencana aksi dan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2019. (hkl Bidang Kota Kecil dan Perdesaan).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur dihadiri Menteri PUPR, Ketua Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kali turut mendampingi Menteri PUPR adalah Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW .

Dalam kunjungan tersebut Komisi V DPR RI mengharapkan PUPR menangani longsor di beberapa titik ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan dari 28 tahapan.

Dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. “Kaltim sudah siap jadi IKN, sudah dikunjungi Ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah,” kata Basuki singkat.

Gubernur Kaltim Isran Noor berharap agar pembangunan infrastruktur khususnya jalan bisa mendapat perhatian yang lebih serius. Pasalnya, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain, khususnya provinsi di Pulau Jawa. “Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga. Selesai ini Pak Ketua,” ucap Isran.

Hingga saat ini, lanjutnya, Kaltim masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keuangan negara dari hasil sumber daya alam. “Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Melihat komitmen Komisi V DPR ini, ada harapan besar untuk Kaltim. Semoga Komisi V DPR bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa,” harapnya. (man/es/liputan 6)

Berita Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di Ruang Rapat Utama Kepala BPIW. Dalam rapat secara langsung dipimpin oleh Kepala BPIW Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd, dan dimoderatori oleh Bapak Ir. Rudi Manggas Siahaan, MT,Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang dihadiri oleh para pengembangan property  yang terdiri PT Bukit Nusa Indah Perkasa, PT.Nusa Graha Perkasa, PT Perumnas, BPJT, PJJ, ,PT Bintang Maja Lestari,PT.Podomoro, Group Ciputra Residence, BBWS III, dan PT. Intiland.

Dalam sambuan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd memaparan Kaba mengenai peta alternatif 1 pada Akses perencanaan sepanjang 8,1 km yang diminta untuk dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, bahwa semua developer/pengembang harus 1 suara terhadap perkembangan informasi hingga saat ini, proses penandatanganan TOD Kota Baru Maja dengan menyatukan semua pihak, sedangkan untuk akses yang langsung untuk diakomodir oleh jalan toll masih dibutuhkan fs/kelayakan dan penetapan lokasi (penlok) koordinasi , terdapat informasi bahwa peaksanaan terdapat keterlambatan dengan mundurnya Kompas Group dan pihak swasta lainnya , terdapat 2 pilihan akses, sudetan/codetan sepanajng 8,1 km yang dapat diakomodir dengan akses jalan toll, yang disertai dengan stagging pelaksanaan, informasi para developer, disisi selatan daerah Jasinga terdapat pengembangan lapangan udara yang dikembangkan oleh pihak swasta, jalan lokal agar dapat ditanggung dalam implementasi oleh para developer, TOD, disekitar Sta.Maja, dengan pembenahan akses dan fasilitasi pasar  dan ketersediaan air baku untuk kawasan pengembanganKota Baru Maja.

Pemda Lebak memberikan informasi perkembangan, bahwa yang masuk dalam deliniasi Kota Baru Maja adalah kawasan Tenjo. Untuk Kawasan Maja dan akses keluar yang memungkinkan adalah Serpong – Balaraja dengan status jalan propinsi, sedangkan untuk Kabupaten Bogor akses jalan perlu dinaikkan status menjadi Jalan Propinsi. Dalam RTRW, RDTR pada wilayah Tenjo sudah terakomodir dengan peruntukan kawasan wilayah kuning( peruntukan permukiman). Propinsi Banten akan mengacu pada RTRW Propinsi, proses kenaikan status jalan akses menjadi status jalan propinsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BPJN Prov. Banten, bahwa pertimbangan Bina Marga, dengan jalan yang pemilihan paling efektif termasuk panjang jarak jalan tersebut. Pada  seksi 1 sepanjang 9,85 km, Seksi II, sepanjang 17,99 km dan Seksi III, sepanjang 13 km.  SS.Legok (Sta.10.000) – SS Pasir Barat (Sta 22.000), selanjutnya SS.Pasir Barat (Sta. 22.000) – SS Cileles (Sta.27.200) merupakan staging III, SS Pasir Barat (Sta 22.000) – SS Balaraja Junction (Sta.39.800) direncanakan pelaksanaan pada 2020 – 2022

PT Perumnas menjelaskan sebelumnya terdapat pengembangan akses utara dan selatan, perlu adanya pengembangan akses jalan utama dan alternatif, sehinggga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan oleh berbagai pihak (pemda terkait). Jalan akses sepanjang 8,1 km, Ruas Serpong – Balaraja setidaknya dapat definitif yang telah ditetapkan. Terdapat 2 topik bahasan berbeda antara BPJT (untuk Jalan Toll) dan PPJN (akses jalan provinsi, Kabupaten/kota)yang menangani akses jalan Kota baru Maja. Berdasarkan hasil rapat dengan ATR/BPN, apabila developer tidak segera membangun maka akan tanah akan ditarik/anulir pada status tanah yang telah disertifikat untuk kepentingan pembangunan oleh pihak devepoler

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan memberikan informasi mendukung untuk peningkatan jalur ruas Serpong –Balaraja sepanjang 8,1 km sebagai prioritas.

Balai BBWS C-III Prov.Banten, mengkonfirmasikan bahwaPembangunan bendung Karian, yang sebagian 13,9 m3/dtk dan akan dipergunakan dalam pemenuhan air baku termasuk Kota Baru Maja. 0,2 m3/detik , 9,7 untuk Banten, 4,2 hingga ke DKI bagian barat. Terdapat 2 bendungan baru (Cidanau, Ciujung Dan Cidurian yang masih masuk wilayah besar cidurian) sebagai alternatif, masih terdapat kendala cagar alam di Cidanau.

Dalam Diskusi Pengembangan Kota Baru Maja terdapat beberapa hal yang perlu tindaklanjut antara lain keterlambatan, terkendala dengan menunggu perencanaan akses/jalan, perencanaan trase akses/jalan dari pemerintah terdapat proses yang lama, mengapa tidak diberikan kesempatan pada peran serta pengembang, dibebaskan oeh pengembang dan dibangun oleh pemerintah pusat/daerah. Konsep awal dengan pengembangan kawasan permukiman/hunian MBR, Jaminan untuk kepastian untuk tetap pada konsep utama permukiman/hunian MBR dan kawasan permukiman yang berimbang, Usulan trase dari pihak swasta/developer, agar lebih cepat dalam penyelesaian tingkat dilapangan, Jalur kereta api dengan model double track setelah kuota kapasitas hunian MBR terpenuhi terlebih dahulu dan perlu diingatkan kembali oleh Kaba mengenai konsep MBR agar tetap menjadi prioritas.

Survei Tim Kota Kecil dan Perdesaan di Kek Tanjung Pulisan, Likupang, Sulut

Pantai Pulisan, Likupang, SULUT
Jalan akses menuju Tanjung Pulisan, Likupang, SULUT
Pantai Paal, Tanjung Pulisan, Likupang, SULUT

Pada tanggal 16-17 Oktober 2019 Tim Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan survei Quick Assessment di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Pulisan, Likupang, Sulawesi Utara merupakan KEK yang pemrakarsanya adalah pihak swasta yaitu PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MRPD). KEK di Tanjung Pulisan ini merupakan KEK dengan orientasi pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Sulut Daniel A. Mewengkang mengatakan bahwa rencana kawasan yang akan berdiri di atas lahan seluas 396 hektar itu tengah dibahas secara intensif oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan Kementerian Pariwisata (sulawesi.bisnis.com). Penyusunan dokumen terkait penyiapan KEK Likupang ini telah lengkap, meliputi dokumen lingkungan dan yang lainnya. Dalam penyusunan dokumen masterplan dan lainnya PT MRPD dibantu oleh Dinas PU Proovinsi Sulawesi Utara.

Terkait pengengambangan KEK Likupang ada kaitannya dengan segitaemas antara KEK Likupang, Kota Baru Manado dan KEK Bintung. Selain itu, terdapat rencana pembangunan bandara di kawasan Bitung, kemudian untuk bandara Sam Ratulangi hanya difungsikan sebagai pertahanan, sedangkan untuk penumpang dan barang akan menggunakan bandara yang baru. Nantinya juga diajukan pembangunan jembatan antar pulau untuk menunjang pengembangan bandara baru rerta terdapat rencana pembangunan jalur perkeretaapian. (ags-desa)

Pemutakhiran Basis Data Kota Pontianak

Dalam upaya pemutakhiran basis data pusat pengembangan kawasan perkotaan maka perlu pembaharuan data kota-kota di Indonesia terkait infrastruktur rencana dan kondisi eksisting. Kota yang saat ini menjadi tujuan untuk pemuakhiran data adalah Kota Pontianak dsk. Kota Pontianak adalah salah satu kota besar di Indonesia dan berstatus PKN dalam RTRW Nasional. Kota Pontianak memiliki luas 107,82 km2 atau 1/6 kali dari Kota Jakarta dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 664.394 jiwa

Pada kegiatan ini sumber data yang dikunjungi meliputi Dinas/Badan di Kota Pontianak terkait pemrograman dan pembangunan Infrastruktur PUPR seperti Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman. Selain kunjungan ke instansi, Tim Survei juga berkunjung ke lokasi insfrastruktur yang sudah terbangun seperti Jalan/Jembatan dan sarana perumahan dan permukiman yang dibangun melalui dana APBN.

Dalam kunjungan kali ini beberapa data-data yang terbaru seperti RDTR Kota Pontianak, kondisi jalan perkotaan, perumahan dan permukiman, dan lain-lain. Selain mendapatkan data Tim Juga survei ke obyek strategis di Kota Pontianak seperti Kawasan Keraton Kadariah Pontianak, yang telah direvitalisasi dengan menggunakan APBN 2018, juga disekitar keraton ada revitalisasi kawasan kumuh Kampung Beting. Selepas dari keraton, tim mengunjungi lokasi Rumah Susun Jeruju (2 Tower, 4 lantai) yang dihuni 99 KK, dibangun dengan APBN Tahun 2010 yang kondisinya sangat memprihatinkan lantai bocor dan rembesan air serta sanitasi tidak terawat.

Di hari berikutnya tim mengunjungi Rumah Susun Nipah Kuning Dalam (1 Tower diperuntukkan untuk pekerja lajang di RSUD Sultan Syarief Alkadri) yang dibangun dengan dana APBN tahun 2019 sudah selesai dalam proses serah terima BMN, dari Nipah Kuning tim mengunjungi rencana jalan lingkar luar dibagian Selatan Kota Pontianak. Selepas kunjungan tersebut, tim langsung ke Bandara Supadio dan balik Ke Jakarta. (Ags)

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr Dan Non Pupr Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr Dan Non Pupr Kota Baru Mandiri Tanjung Selor

Kota Baru Tanjung Selor berada di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan salah satu dari 1 O+ 1 Kota Baru Publik Mandiri dan Terpadu yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Walaupun ditetapkan menjadi ibukota provinsi, Tanjung Selor belum ditetapkan sebagai kota administratif (masih berstatus sebagai kecamatan di Kabupaten Bulungan). Sela in itu perkembangan Tanjung Selor cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan lbukota Kaltara sebelumnya, yaitu Tarakan. Sebagai lbukota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor diharapkan dapat berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional & mampu mendorong perekonomian kawasan perbatasan.

KONSEP PENGEMBANGAN

Review masterplan mempertimbangkan keter­sediaan lahan, kondisi fisik lingkungan, integrasi antara kota lama dengan kota baru dan pengembangan green infrastructure.

Pola ruang yang dikembangkan memiliki konsep: mix, diversity, & livable. Dan struktur ruang yang dikembangkan memiliki konsep: compact, connecting, & integrative.

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kota Baru Sofifi

Info Grafis SOFIFI

Sejak diresmikan pada tahun 2010 sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara, dan kembali dicanangkan pada tahun 2015, Kota So􀃶􀃶 belum optimal menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa regional, serta pusat simpul transportasi dan permukiman perkotaan.

Strategi Pengembangan

  • Mengembangkan pusat-pusat kegiatan yang memiliki aksesibilitas eksternal yang memadai dan mudah terjangkau dari kawasan permukiman.
  • Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat-pusat kegiatan, simpul-simpul transportasi, serta koridor-koridor jalan arteri.
  • Mengembangkan pusat koleksi, pengolahan dan distribusi Pulau Halmahera.
  • Meningkatkan skala pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
  • Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi regional untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar wilayah di Provinsi Maluku Utara.
  • Mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar wilayah di Halmahera.
  • Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Baru Sofifi.

Isu Pengembangan

  • Pengembangan Bandara Kuabang Kao di Halmahera Utara sebagai alternatif dari Bandara Sultan Baabullah – Ternate.
  • Permanfaatkan embung Kota Baru Sofifi belum maksimal.
  • Tingkat pelayanan air minum Kota Baru Sofifi baru mencapai 26,64%, yang dilayani oleh IPA Kaiyasa.
  • Belum termanfaatkannya IPAL diperumahan ASN, sehingga tingkat pelayanan air limbah Kota Baru Sofifi masih 0%.
  • Belum termanfaatkannya TPA Regional Tabu Damain karena belum tersedia akses jalan.
  • Rumah yang tersedia untuk ASN 390 unit, sementara jumlah ASN 4.138 orang, backlog 3.748 Unit rumah.

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kota Baru Maja

Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kota Baru Maja

RPJM 2015 -2019 menetapkan Maja sebagai Kota Baru publik.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, telah dilakukan Penandatangan MoU antara Kementerian

Pekerjaaan Umum, Pemda serta pengembang dan ditindaklanjuti. Dengan penyusunan

masterplan Kota Baru Maja. Agar pembangunan Kota Baru Maja sesuai dengan penetapan

fungsi sebagai kota publik dan terjadi tarikan ekonomi yang kuat sehingga kota lebih

berkembang, BPIW melakukan kegiatan Penyusunan Strategi Implementasi Keterpaduan

Pembangunan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR.

Profil Kota Baru Maja

Kota Baru Maja berada di Ka bu paten Lebak Provinsi Banten dengan luas wilayah 6.685,32 ha. Terdiri dari 2 kecamatan, 14 desa sebagai berikut:

  1. Kec. Maja 70,64% (10 desa): Desa Cilangkap, Desa Pasirkecapi, Desa Mekarsari, Desa Sangiang, Desa Tanjungsari, Desa Maja, Desa Curug Badak, Desa Pasir K Desa Padasuka dan Desa aja B
  2. Kec. Curugbitung 29,36% (4 esa): Desa Cidadap, Desa Cipinir,19, Desa Curugbitung dan Desa

KONSEP : Pengembangan TOD

Semua bangunan penting dan pelayanan eksisting yang berada dalam wilayah TOD tidak dihilangkan, tetapi ditingkatkan. Bangu­nan-bangunan ini berada di jalur backbone utama sehingga dapat melayani semua masyarakat disekitarnya.

  • Pembangunan IPA Maja 100 lt/det
  • Peningkatan Jalan Provinsi  Maja – Tenjo : 16,4 Km
  • Peningkatan Jalan Nasional Maja – Cilegon : 61,8 Km

Pembangunan akses Maja dari Exit Toi Serpong Balaraja: 5 Km

PENAJAMAN KONSEP CASCADING KINERJA SEKTOR SUMBER DAYA AIR, JALAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024

Cascading merupakan sebuah proses menurunkan, dimana dalam hal ini berarti menurunkan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat, Zevi Azzaino menyampaikan dalam pemaparannya bahwa menyelaraskan cascading mulai dari Krisna, Sakip, dan individu selanjutnya diakumulasikan dalam Renstra adalah sangat penting. Selain itu Zevi juga menyampaikan bahwa kerangka logis dalam penetapannya dengan menggunakan konsep BSC serta perlu perumusan outcome atau dampak mulai dari input hingga ke outcome akhir.

Continue reading “PENAJAMAN KONSEP CASCADING KINERJA SEKTOR SUMBER DAYA AIR, JALAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020-2024”