Berita Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses
Tuesday, 26 November 2019

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di Ruang Rapat Utama Kepala BPIW. Dalam rapat secara langsung dipimpin oleh Kepala BPIW Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd, dan dimoderatori oleh Bapak Ir. Rudi Manggas Siahaan, MT,Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang dihadiri oleh para pengembangan property  yang terdiri PT Bukit Nusa Indah Perkasa, PT.Nusa Graha Perkasa, PT Perumnas, BPJT, PJJ, ,PT Bintang Maja Lestari,PT.Podomoro, Group Ciputra Residence, BBWS III, dan PT. Intiland.

Dalam sambuan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd memaparan Kaba mengenai peta alternatif 1 pada Akses perencanaan sepanjang 8,1 km yang diminta untuk dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, bahwa semua developer/pengembang harus 1 suara terhadap perkembangan informasi hingga saat ini, proses penandatanganan TOD Kota Baru Maja dengan menyatukan semua pihak, sedangkan untuk akses yang langsung untuk diakomodir oleh jalan toll masih dibutuhkan fs/kelayakan dan penetapan lokasi (penlok) koordinasi , terdapat informasi bahwa peaksanaan terdapat keterlambatan dengan mundurnya Kompas Group dan pihak swasta lainnya , terdapat 2 pilihan akses, sudetan/codetan sepanajng 8,1 km yang dapat diakomodir dengan akses jalan toll, yang disertai dengan stagging pelaksanaan, informasi para developer, disisi selatan daerah Jasinga terdapat pengembangan lapangan udara yang dikembangkan oleh pihak swasta, jalan lokal agar dapat ditanggung dalam implementasi oleh para developer, TOD, disekitar Sta.Maja, dengan pembenahan akses dan fasilitasi pasar  dan ketersediaan air baku untuk kawasan pengembanganKota Baru Maja.

Pemda Lebak memberikan informasi perkembangan, bahwa yang masuk dalam deliniasi Kota Baru Maja adalah kawasan Tenjo. Untuk Kawasan Maja dan akses keluar yang memungkinkan adalah Serpong – Balaraja dengan status jalan propinsi, sedangkan untuk Kabupaten Bogor akses jalan perlu dinaikkan status menjadi Jalan Propinsi. Dalam RTRW, RDTR pada wilayah Tenjo sudah terakomodir dengan peruntukan kawasan wilayah kuning( peruntukan permukiman). Propinsi Banten akan mengacu pada RTRW Propinsi, proses kenaikan status jalan akses menjadi status jalan propinsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BPJN Prov. Banten, bahwa pertimbangan Bina Marga, dengan jalan yang pemilihan paling efektif termasuk panjang jarak jalan tersebut. Pada  seksi 1 sepanjang 9,85 km, Seksi II, sepanjang 17,99 km dan Seksi III, sepanjang 13 km.  SS.Legok (Sta.10.000) – SS Pasir Barat (Sta 22.000), selanjutnya SS.Pasir Barat (Sta. 22.000) – SS Cileles (Sta.27.200) merupakan staging III, SS Pasir Barat (Sta 22.000) – SS Balaraja Junction (Sta.39.800) direncanakan pelaksanaan pada 2020 – 2022

PT Perumnas menjelaskan sebelumnya terdapat pengembangan akses utara dan selatan, perlu adanya pengembangan akses jalan utama dan alternatif, sehinggga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan oleh berbagai pihak (pemda terkait). Jalan akses sepanjang 8,1 km, Ruas Serpong – Balaraja setidaknya dapat definitif yang telah ditetapkan. Terdapat 2 topik bahasan berbeda antara BPJT (untuk Jalan Toll) dan PPJN (akses jalan provinsi, Kabupaten/kota)yang menangani akses jalan Kota baru Maja. Berdasarkan hasil rapat dengan ATR/BPN, apabila developer tidak segera membangun maka akan tanah akan ditarik/anulir pada status tanah yang telah disertifikat untuk kepentingan pembangunan oleh pihak devepoler

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan memberikan informasi mendukung untuk peningkatan jalur ruas Serpong –Balaraja sepanjang 8,1 km sebagai prioritas.

Balai BBWS C-III Prov.Banten, mengkonfirmasikan bahwaPembangunan bendung Karian, yang sebagian 13,9 m3/dtk dan akan dipergunakan dalam pemenuhan air baku termasuk Kota Baru Maja. 0,2 m3/detik , 9,7 untuk Banten, 4,2 hingga ke DKI bagian barat. Terdapat 2 bendungan baru (Cidanau, Ciujung Dan Cidurian yang masih masuk wilayah besar cidurian) sebagai alternatif, masih terdapat kendala cagar alam di Cidanau.

Dalam Diskusi Pengembangan Kota Baru Maja terdapat beberapa hal yang perlu tindaklanjut antara lain keterlambatan, terkendala dengan menunggu perencanaan akses/jalan, perencanaan trase akses/jalan dari pemerintah terdapat proses yang lama, mengapa tidak diberikan kesempatan pada peran serta pengembang, dibebaskan oeh pengembang dan dibangun oleh pemerintah pusat/daerah. Konsep awal dengan pengembangan kawasan permukiman/hunian MBR, Jaminan untuk kepastian untuk tetap pada konsep utama permukiman/hunian MBR dan kawasan permukiman yang berimbang, Usulan trase dari pihak swasta/developer, agar lebih cepat dalam penyelesaian tingkat dilapangan, Jalur kereta api dengan model double track setelah kuota kapasitas hunian MBR terpenuhi terlebih dahulu dan perlu diingatkan kembali oleh Kaba mengenai konsep MBR agar tetap menjadi prioritas.

Survei Tim Kota Kecil dan Perdesaan di Kek Tanjung Pulisan, Likupang, Sulut
Wednesday, 6 November 2019
Pantai Pulisan, Likupang, SULUT
Jalan akses menuju Tanjung Pulisan, Likupang, SULUT
Pantai Paal, Tanjung Pulisan, Likupang, SULUT

Pada tanggal 16-17 Oktober 2019 Tim Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan survei Quick Assessment di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Pulisan, Likupang, Sulawesi Utara merupakan KEK yang pemrakarsanya adalah pihak swasta yaitu PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MRPD). KEK di Tanjung Pulisan ini merupakan KEK dengan orientasi pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata Sulut Daniel A. Mewengkang mengatakan bahwa rencana kawasan yang akan berdiri di atas lahan seluas 396 hektar itu tengah dibahas secara intensif oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan Kementerian Pariwisata (sulawesi.bisnis.com). Penyusunan dokumen terkait penyiapan KEK Likupang ini telah lengkap, meliputi dokumen lingkungan dan yang lainnya. Dalam penyusunan dokumen masterplan dan lainnya PT MRPD dibantu oleh Dinas PU Proovinsi Sulawesi Utara.

Terkait pengengambangan KEK Likupang ada kaitannya dengan segitaemas antara KEK Likupang, Kota Baru Manado dan KEK Bintung. Selain itu, terdapat rencana pembangunan bandara di kawasan Bitung, kemudian untuk bandara Sam Ratulangi hanya difungsikan sebagai pertahanan, sedangkan untuk penumpang dan barang akan menggunakan bandara yang baru. Nantinya juga diajukan pembangunan jembatan antar pulau untuk menunjang pengembangan bandara baru rerta terdapat rencana pembangunan jalur perkeretaapian. (ags-desa)

Pembangunan Jembatan Landak Paralel
Sunday, 3 November 2019

Dalam upaya pemutakhiran basis data pusat pengembangan kawasan perkotaan maka perlu pembaharuan data kota-kota di Indonesia terkait infrastruktur rencana dan kondisi eksisting. Kota yang saat ini menjadi tujuan untuk pemuakhiran data adalah Kota Pontianak dsk. Kota Pontianak adalah salah satu kota besar di Indonesia dan berstatus PKN dalam RTRW Nasional. Kota Pontianak memiliki luas 107,82 km2 atau 1/6 kali dari Kota Jakarta dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 664.394 jiwa

Pada kegiatan ini sumber data yang dikunjungi meliputi Dinas/Badan di Kota Pontianak terkait pemrograman dan pembangunan Infrastruktur PUPR seperti Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman. Selain kunjungan ke instansi, Tim Survei juga berkunjung ke lokasi insfrastruktur yang sudah terbangun seperti Jalan/Jembatan dan sarana perumahan dan permukiman yang dibangun melalui dana APBN.

Dalam kunjungan kali ini beberapa data-data yang terbaru seperti RDTR Kota Pontianak, kondisi jalan perkotaan, perumahan dan permukiman, dan lain-lain. Selain mendapatkan data Tim Juga survei ke obyek strategis di Kota Pontianak seperti Kawasan Keraton Kadariah Pontianak, yang telah direvitalisasi dengan menggunakan APBN 2018, juga disekitar keraton ada revitalisasi kawasan kumuh Kampung Beting. Selepas dari keraton, tim mengunjungi lokasi Rumah Susun Jeruju (2 Tower, 4 lantai) yang dihuni 99 KK, dibangun dengan APBN Tahun 2010 yang kondisinya sangat memprihatinkan lantai bocor dan rembesan air serta sanitasi tidak terawat.

Di hari berikutnya tim mengunjungi Rumah Susun Nipah Kuning Dalam (1 Tower diperuntukkan untuk pekerja lajang di RSUD Sultan Syarief Alkadri) yang dibangun dengan dana APBN tahun 2019 sudah selesai dalam proses serah terima BMN, dari Nipah Kuning tim mengunjungi rencana jalan lingkar luar dibagian Selatan Kota Pontianak. Selepas kunjungan tersebut, tim langsung ke Bandara Supadio dan balik Ke Jakarta. (Ags)