Peningkatan Program Infrastruktur PUPR di Provinsi Sulawesi
Monday, 24 August 2020

Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Prioritas Infrastruktur Kawasan Strategis di Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembagan Infrastruktur Wilayah III A Pulau Sulawesi.

Kepala Bidang Pengembagan Infrastruktur Wilayah III A menyampaikan bahwa Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi awal Penyusunan program prioritas Sulawesi Utara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2020 yang lalu dengan agenda untuk mendengarkan tanggapan, isu stategis, dan usulan program prioritas dari Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa program prioritas yang disampaikan dari Pemerintah Provinsi Sulaersi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan Perwakilan Balai Kementerian PUPR adalah usulan program yang dangat stategis dan diperlukan untuk keterpaduan infrastruktur di Sulawesi Utara. Antara lain seperti Dukungan Program infrastruktur permukiman pendukung KEK/KSPN Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Peningkatan maupun pembangunan akses jalan yang mendukung KEK/KSPN Likupang, KEK Bitung, Kawasan Danau Tondano, serta beberapa program prioritas lainnya.

Dalam sesi kedua Rapat Koordinasi ini, dipaparkan pula terkait Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis di Metropolitan Bimindo. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Permukiman di Metropolitan Bimindo diharapkan akan menajamkan kebutuhan infrastruktur, memperbaharui data dan diharapkan dapat menghasilkan program infrastuktur yang baik dan terpadu.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dilanjutkan dengan Kunjungan/Survey Kawasan Strategis di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi yang ditinjau antara lain Jalan Tol Manado-Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, serta Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Survei/Tinjauan Lapangan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA, Pimpinan Proyek PT. Jasamarga Manado Bitung, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, dan Perwakilan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD).

Kunjungan pertama yaitu Jalan Tol Manado-Bitung yang sudah siap beroperasi mulai dari STA 0+000 – STA 20+500 yaitu mulai dari Gerbang Tol Manado sampai dengan Gerbang Tol Kauditan. Namun saat ini menunggu untuk diresmikan oleh Presiden RI. Ruas Jalan Tol Manado-Bitung STA 20+501 s.d STA 39+900 yaitu Gerbang Tol Kauditan sampai dengan Akses Tol Bitungbelum siap beroperasi, dikarenakan belum selesainya proses pembebasan lahan dan konstruksi dengan progres fisik 73,23%.

Kunjungan kedua yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Luas area KEK Likupang tahap pertama adalah seluas 197,4 Ha. Beberapa titik lokasi tinjauan lapangan yang menjadi potensi wisata di area KEK likupang, antara lain Pantai Pulisan, Bukit Savana Pulisan (Bukit Teletubies), dan Desa Pulisan. Sedangkan di luar KEK Likupang terdapat Pantai Pal. Beberapa infrastruktur PUPR pendukung KEK Likupang yang kami tinjau antara lain Peningkatan jalan pantai Pulisan 2,45 Km (33,87 M), Penggantian Jembatan Marinsow 13 m (4,16 M), serta Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir S. Likupang (Lanjutan) 1 Km (14,9 M).

Kunjungan Terakhir yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Sesuai dengan PP No. 32 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung memiliki luas 534 Ha. Beberapa kegiatan utama yang direncanakan di dalam KEK Bitung antara lain industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik. KEK Bitung telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April 2019. Beberapa investor telah masuk di KEK Bitung antara lain 4 investor telah melakukan MoU, 2 investor telah melakukan MoA, dan 35 investor telah telah melakukan Lol dengan BUPP (Badan Usaha Pembangun dan Pengelola) KEK. Investasi pembangunan kawasan KEK Bitung diperkirakan sebesar 2,3 Triliyun Rupiah, dengan perkiraan total investasi pelaku usaha sebesar 32,9 Triliyun. Proyeksi penyerapan tenaga kerja sebesar 34.710 orang (realisasi tahun 2017 sejumlah 70 orang).

Roadshow Pembahasan dan Survey Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Wilayah Teluk Cendrawasih
Monday, 24 August 2020

Pada tanggal 09 Agustus 2020 hingga 14 Agustus 2020 telah dilaksanakan Roadshow Pembahasan dan Survey Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Wilayah Teluk Cendrawasih oleh Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Tim BPIW terdiri dari Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Bpk Dr.Ir Doedoeng Zenal Rachman, M.T; Staf Bidang, Sri Murdiati Rin Permatasari, S.T.; Staf Bidang, Ramadhan Tirta Saputra, S.T. Kegiatan Roadshow dimulai dari Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen yang termasuk dalam kawasan Teluk Cendrawasih dan akan disiapkan untuk menjadi DPP (Daerah Pariwisata Prioritas) Baru Teluk Cendrawasih.

Kegiatan Roadshow ini bertujuan untuk mempertajam hasil analisa perencanaan dalam mendukung Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kegiatan roadshow kali ini, Tim BPIW selain melakukan pembahasan matriks renaksi, dilakukan juga survey orientasi lapangan untuk menangkap gambaran nyata potensi dan permasalahan yang ada di lapangan.  Dalam pembahasan, Tim BPIW juga mendapat dukungan dari BPJN XVII Jayapura satker Biak Serui  dan Nabire terkait data teknis di tiap Kabupaten. Selain itu dialog dengan masyarakat setempat juga menjadi salah satu agenda dalam kegiatan roadshow kali ini untuk lebih memperdalam analisa permasalahan yang ada di lapangan.

Kedatangan Tim BPIW disambut hangat oleh Pemerintah Daerah setempat. Tim BPIW mendapat kesempatan berdiskusi dengan Kepala Dinas di tingkat kabupaten secara langsung dan melakukan survey ke lapangan bersama di 4 kabupaten yang dikunjungi. Selain itu, Tim BPIW juga sempat melakukan diskusi secara langsung dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor Bpk. Herry Ario Naap S.Si, M.Pd dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Tony Tesar S.Sos terkait program percepatan di masing-masing kabupaten.

Pembahasan yang dilakukan adalah pembahasan usulan program yang dapat menyelesaiakan isu utama, mempunyai daya ungkit pembangunan perekonomian besar pada wilayah tersebut dan bersifat urgent / mendesak sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Isu utama di Kabupaten Biak Numfor adalah masih buruknya aksesibilitas di Kabupaten Biak Numfor, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan pertumbuhan terutama di wilayah Barat Pulau Biak. Berpindah pada Kabupaten Supiori yang merupakan tetangga Kabupaten Biak Numfor, belum tersambungnya jalan lingkar mengakibatkan terdapat beberapa kampung di Supiori Barat masih terisolir. Selanjutnya adalah pada Kabupaten Kepulauan Yapen dengan isu utama yang sama yaitu adanya jalan lingkar pulau yang belum tersambung secara utuh sehingga berdampak pada pertumbuhan suatu daerah. Menuju Kabupaten Waropen yang berada di daratan Pulau Papua, kabupaten ini merupakan kabupaten yang aksesibilitasnya paling buruk dikarenakan untuk bisa mencapai Kabupaten Waropen hanya bisa dilalui melalui jalur laut saja. Jalur Trans Papua Utara yang melewati Kabupaten Waropen masih belum tersambung.

Diskusi Pembahasan matriks dilaksanakan secara aktif dua arah dan menghasilkan program yang diharapkan dapat memberikan solusi kepada permasalahan di 4 kabupaten tersebut. Tindak lanjut dari diskusi ini adalah akan diadakan diskusi pembahasan ditingkat provinsi dan direktorat teknis terkait di Internal kementerian PUPR.

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik
Friday, 7 August 2020
Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik

Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dihadiri lintas Kementerian/Lembaga terkait yaitu BKPM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenaker, Kantor Staf Presiden,  Disperindag Koperasi UKM dan tenaga kerja Provinsi Papua, dan PT. Freeport Indonesia.

Bapak Wakil Menteri PUPR menyampaikan bahwa  pengembangan sumber daya manusia di Pulau Papua yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan SDM untuk orang asli Papua (OAP). OAP perlu dibekali dengan kemampuan khusus agar bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan Pulau Papua.

Dalam sesi presentasi dari Tim PT. Frepoort Indonesia yang diwakili oleh Papuan Human Capital Incorporation Team disampaikan mengenai program Mambruk Papua (Membangun Manusia Unggul bagi Kemakmuran Papua). Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama Orang Asli Papua dengan meningkatkan soft skill agar dapat berkompetisi dalam dunia kerja dan meningkatkan pembangunan di Pulau Papua. Hal ini penting karena OAP memiliki kemampuan yang baik tetapi perlu diasah lebih lanjut agar dapat berkembang lebih baik.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, pada sesi ini Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri berpendapat bahwa perlu ada fokus baru dalam pembangunan di Papua yaitu pembukaan lapangan kerja dan transfer soft skill terutama untuk OAP. Kepala BPIW, Kementerian PUPR memberikan rekomendasi pembangunan SDM di Pulau Papua di sektor PUPR yaitu program 3 in 1 jasa konstruksi bagi OAP, program percepatan insinyur, pembentukan Balai Pelatihan Konstruksi, program sertifikasi siswa SMK terkait infrastruktur dan kerjasama perguruan tinggi Teknik dengan politeknik PUPR.

Perwakilan Kantor Staf Preseiden memberikan informasi mengenai penyusunan Rinpres untuk percepatan pembangunan kesesjahterahan di Pulau Papua dengan 5 (lima) fokus prioritas dimana prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia sesuai kondisi sosial budaya Papua, Badan Koordinasi Penanaman Modal mendukung penyusun Rinpres tersebut karena memang diperlukan payung hukum yang kuat sebagai dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM di Pulau Papua.

Untuk dukungan sarana dan prasarana pengembangan SDM di Pulau Papua, Kemenaker siap membangun Balai Latihan Kerja untuk dapat mencetak masyarakat yang langsung siap bekerja. Sementara dari Kemendikbud siap membangun perguruan tinggi negeri dengan pembiayaan terpusat. Pengembangan SDM ini juga didukung dari perwakilan Disperindang, koperasi, UKM dan tenaga kerja Provinsi Papua yang menyatakan kompetensi warga di Pulau Papua sudah baik hanya membutuhkan pelatihan soft skill yang lebih baik lagi.

Rapat diakhiri dengan penutup oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri PUPR mengharapkan anak – naka OAP bisa dilatih secara maksimal dan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan Pulau Papua serta otonomi khusus Pulau Papua harus dievaluasi secara menyeluruh dan diharapkan ada kontribusi yang lebih maksimal dari PT. Freeport Indonesia dalam meningkatkan SDM OAP di Pulau Papua.

Tindak lanjut pertemuan ini adalah pengembangan SDM di Papua harus dipantau secara berkala. Diharapkan penyusunan Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahterahan di Pulau Papua dapat segera disahkan agar menjadi acuan utama dalam pengembangan SDM di Pulau Papua.