Rapat Koordinasi  Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT)
Saturday, 7 December 2019

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di Ruang Neptune Hotel Planet Holiday Kota Batam.

Rapat dibuka oleh Bapak Wahyu Utomo Deputi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Working Group BBK dan KEK Lainnya di Indonesia yang dihadiri para undangan.

Dalam sambutan dan pembukaan acara beliau menjelaskan mengenai memanfaatkan peluang global dan Perkembangan dikawasan BBK, komoditas andalan (buah-buahan, durian, karet) yang memiliki peluang untuk termanfaatkan dalam pengungkit penggerak perekonomian di kawasan BBK, dukungan infrastruktur listrik, gas dan air; industri logam dasar dan elektronik serta pertambangan adalah sektor PMA yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pengembangan potensi dasar dengan pendekatan tematik green enviromental yang sedang menjadi trend, realisasi perkembangan investasi dalam 2 tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang stagnan, sehingga perlu adanya trigger untuk meningkatkan kembali terhadap potensi yang menjanjikan. Menindaklanjuti arahan yang tertuang dalam quote Bapajk Presiden,” Mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Bintan, Batam, dan Karimun” sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet tanggal 30 Oktober 2019.

Pada rapat sebelumnya sebagai tindaklanjut FGD 27 November 2019 di Jakarta dengan penyusunan peta landsekap industri eksisting dengan identifikasi potensi investasi di KPBPB BTK, formulasi pengembangan kawasan   pengembangan   kawasan  dan  proses  eksisting dalam bentuk roadmap untuk meningkatkan investasi di KPBPB BTK, Integrasi pengembangan investasi dan Masterplan pengembangan ekonomi dengan tata ruang. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:

  1. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:
    •  Untuk Kementerian PUPR, terdapat perencanaan Jembatan Batam – Bintan
    • Ada kemungkinan pengembangan Batam – Singapore menggunakan terowongan bawah tanah (tunnel);
    • Indikator Kinerja dalam Quickwin dengan peraturan masterplan, kelembagaan dan insentif, peningkatan investasi dan tenaga kerja, terbangunnya konektifitas dan infrastruktur yang handal;
    • Milestone Masterplan Integrasi , untuk Kementerian PUPR mengenai identifikasi Pembangunan Proyek Infrastruktur
    • Launching Pusat Data KPBPB BTK oleh Menko Ekon akan diluncurkan pada bulan Maret 2019;
    • Target dengan ground breaking proyek strategis nasional yang membuktikan bahwa BBK telah terintegrasi dengan dukungan infrastruktur sehingga mengundang investasi;
    • Diskusi Permasalahan Investasi dan Rekomendasi Insentif;
    • Akibat perang dagang China – Amerika, terdapat dampak dalam investasi ke Vietnam;
    • Perbandingan kondisi eksisting Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Singapore mengenai kebijakan pajak terhadap perekonomian;
    •  Tanah/Lahan, terdapat perbedaan status pertanahan Batam dengan Karimun dan Bintan sehingga perlu penanganan khusus. Lahan/assset pertanahan belum diskusi yang lebih dalam untuk peluang investasi
    • Agenda rapat hari ini lebih fokus pada rekomendasi insentif yang akan dimuat dalam Masterplan pengembangan ekonomi yang juga memuat tentang model bisnis yang relevan terhadap demand global, investasi bernilai tinggi yang belum merealisasikan pengembangan

Dalam diskusi tersebut menjadi pokok permasalahan di kawasan adalah lahan, terdapat penundaan investasi yaitu pada pengembangan perakitan Hover Wings di Dompak. Dimana hover wing merupakan alternatif transportasi, potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan, dan pulau Karimun memiliki keterbatasan, yang masih memberikan potensi di daeah tengah yang saat ini masih ilalang sehingga potensi pengembangan industri, dan lahan dikawasan tersebut merupakan milik masyarakat (hak milik) namun dalam hal ini hanya pulau Karimum saja yang masuk dalam Kawasan BBK, potensi pertanian (sayuran), potensi jasa dan pengelolaan perairan (industri kemaritiman dan perikanan) karena berhadapan dengan Singapore.

Berbagai potensi lainnya di kawasan Lagoy, kawasan eco wisata dan perhotelan, Penagabe, kawasan eco wisata budaya Melayu, Potensi industri baja, Dalam perencanaan akan dibangun sebagai industri yang berteknologi tinggi (digital), pendidikan, kedirgantaraan, e commerce, kepelabuhan internasional hub, cinematografi/industri perfilm-an dan  Ketersediaan air di Bintan lebih baik daripada Batam, keterbatasan terhadap ketersediaan listrik sehingga perlunya Kemenko untuk mengkaji pada sektor mana saja yang akan memberikan vallue added yang cukup menjanjikan dan signifikan. Sedangkan dari pihak swasta/pengusaha info dari Indo Batam yang memberikan tanggapan mengenai telah dibangun Bintan Building Offshore, telah dikembangakan industri kedirgantaraan dengan penyiapan MRO seperti yang telah dikembangakan di Batam, Pulau Karimum, telah dikembangakan industri Oil Tanker, hal apa yang menjadi penyebab  investasi tidak mau ke Bintan dan Karimun, pasokan listrik masih belum memadai, jaringan komunikasi dan internet di Bintan dan Karimum sebagai salah satu faktor yang dipertimbangan oleh para investor, Kawasan industri Bintan, terdapat investor sedang mengembangkan industri halal (coconut industri) namun terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal maupun dukungan proses investasi, industri obat glikose min, kurangnya dukungan investasi terkendali dengan perijinan, sehingga pertimbangan kawasan yang lebih memberikan dukungan selain di Indonesia; dan masih banyak investasi industri yang tidak dapat masuk dikarenakan proses perijinan.

Pacu Perkembangan Kawasan Perbatasan, BPIW Fasilitasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi
Friday, 6 December 2019

Sehubungan dengan keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekonomi di perbatasan negara, BPIW memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Konsinyasi Penajaman Inpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Pembukaan disampaikan oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR dan arahan disampaikan oleh  Bapak Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., M.T.Dev. dari Sekretariat Kabinet.

Tujuan dilaksanakanya rapat adalah untuk menajamkan sekaligus memfinalisasi matriks program dalam rencana aksi sebagai lampiran dari Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Pembahasan dibagi ke dalam 2 sesi, yang dimoderatori oleh Bapak Ir. R. Agus Irawan, MP Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Bapak Ir. Nurbakti, M.Si Kepala Bidang Pengembangan kawasan Strategis Ekonomi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut menghasilkan bebera hal sebagai berikut:

  1. Sebagian program berubah dalam hal nomenklatur, terdapat perubahan dalam kriteria keberhasilan, sebagian telah mendapat persetujuan, dan sebagian masih harus dilakukan pembahasan lanjutan di internal kementerian/lembaga. (detil matriks hasil pembahasan terlampir)
  2. Menginat keberhasilan pelaksanaan program dalam matriks, diperlukan adanya kepastian mengenai readiness criteria (FS, DED, Ketersediaan Lahan, surat menyurat dan lain sebagainya) yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah  dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya, tindak lanjut terkait hasil pembahasan dalam rapat adalah agar Kementerian/Lembaga melakukan finalisasi terhadap matriks rencana aksi dan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2019. (hkl Bidang Kota Kecil dan Perdesaan).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur
Friday, 6 December 2019
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur dihadiri Menteri PUPR, Ketua Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kali turut mendampingi Menteri PUPR adalah Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW .

Dalam kunjungan tersebut Komisi V DPR RI mengharapkan PUPR menangani longsor di beberapa titik ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan dari 28 tahapan.

Dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. “Kaltim sudah siap jadi IKN, sudah dikunjungi Ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah,” kata Basuki singkat.

Gubernur Kaltim Isran Noor berharap agar pembangunan infrastruktur khususnya jalan bisa mendapat perhatian yang lebih serius. Pasalnya, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain, khususnya provinsi di Pulau Jawa. “Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga. Selesai ini Pak Ketua,” ucap Isran.

Hingga saat ini, lanjutnya, Kaltim masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keuangan negara dari hasil sumber daya alam. “Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Melihat komitmen Komisi V DPR ini, ada harapan besar untuk Kaltim. Semoga Komisi V DPR bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa,” harapnya. (man/es/liputan 6)