BPIW Susun Konsep Pengembangan Tiga Wilayah Metropolitan
Thursday, 10 September 2020

Pemerintah telah menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas. Dari 10 wilayah metropolitan tersebut, BPIW saat ini sedang melakukan penyusunan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan).

Setelah Kedungsepur, BPIW akan melanjutkan penyusunan konsep  pengembangan sembilan wilayah  metropolitan.  Namun, dalam rapat ini dibahas tiga wilayah metropolitan yakni Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), dan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado).  

Rapat membahas konsep penyusunan tiga metropolitan tersebut dilakukan pada 27 Agustus lalu dipimpin oleh Kepala BPIW Hadi Sucahyono.  Dalam rapat dibahas beberapa hal seperti profiling kawasan Metropolitan Mamminatasa dan identifikasi kawasan strategis yang meliputi kawasan industri, aerocity, pelabuhan, dan pendidikan. Dalam pertemuan itu Hadi meminta tim dapat memuat kondisi eksisting kawasan metropolitan tersebut. Misalnya di sisi utara metropolitan itu  terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja yang menjadi salah satu destinasi pariwisata yang didukung pengembangannya oleh Kementerian PUPR.

Sedangkan penyusunan konsep pengembangan Metropolitan Mebidangro dilakukan dengan melihat sektor dominan yaitu industri, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Terkait hal itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Tris Raditian berharap dengan adanya pengembangan kawasan Metropolitan Mebidangro, dapat memperlancar konektivitas komoditas dari Tanah Karo dan sumber-sumber produksi lainnya. “Komoditas dari Provinsi Sumatera Utara seperti hasil holtikultura dan tanaman pangan, sudah terkenal untuk ekspor melalui Pelabuhan Belawan,” tuturnya.

Sementara terkait Pengembangan Metropolitan Bimindo tim penyusun memaparkan mengenai konsep pengembangan infrastruktur sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Untuk konsep pengembangan infrastruktur beberapa diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan tol ruas Bandara–Likupang (Bina Marga), Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Kota Tomohon (Cipta Karya), pembangunan embung sumber air baku Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang (Sumber Daya Air), dan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Perumahan).

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional, Firman H. Napitupulu menambahkan bahwa revitalisasi metropolitan dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam tahap awal menurutnya diperlukan identifikasi permasalahan metropolitan dikaitkan dengan rencana pengembangan eksisting yang sudah ada maupun tidak.  “Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program yang dibuat bertujuan untuk rehabilitasi dan revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek,” tutur Firman.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III,  Manggas Rudy Siahaan yang memoderatori pertemuan itu menyatakan nantinya akan diagendakan survei ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.  Sedangkan pertemuan asistensi selanjutnya dijadwalkan tiga minggu lagi.

Menurut Hadi, kedepan BPIW akan menyusun enam Kawasan Metropolitan lagi, yakni Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabek-Punjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur).

Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan). Lalu ada Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan)

Rapat Koordinasi Penajaman Rencana Aksi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara
Monday, 24 August 2020

Kegiatan Survei dan Rapat Koordinasi Penajaman Rencana Aksi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara telah terlaksana pada Selasa-Sabtu, 11-15 Agustus 2020. Kegiatan survei dan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penajaman Rencana Program Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Kota Tual dan Maluku Tenggara yang telah dilaksanakan secara daring menggunakan perangkat lunak Zoom Meeting pada Selasa, 4 Agustus 2020 dan Kamis, 6 Agustus 2020 yang diselenggarakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah IIIB BPIW.

Kegiatan rapat koordinasi yang bertempat di Aula Kantor Walikota Tual tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan secara telekonferensi pada pekan sebelumnya, khusususnya untuk Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara. Selain itu, dalam rapat koordinasi juga disampaikan tujuan penyusunan Master Plan, Development Plan, Pra Study Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Tual. Dalam penyusunan masterplan dan development plan sendiri, dibutuhkan data profiling awal Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara yang akurat, serta informasi terkait kondisi eksisting, isu strategis dan rencana kebutuhan infrastruktur di kawasan perencanaan. Kebutuhan data dan informasi tersebut kemudian dapat dilengkapi melalui kegiatan survei lapangan. Survei lapangan dilaksanakan di Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam kegiatan survei lapangan, tim pelaksana kegiatan juga melakukan orientasi lokasi perencanaan, updating kondisi terkini kebutuhan infrastruktur, serta akuisisi data dan informasi di lapangan secara akurat, terutama terkait rencana usulan program pembangunan infrastruktur.

Kegiatan survei dan rapat koordinasi menghasilkan berbagai informasi yang berguna dalam penyusunan Rencana Aksi untuk percepatan pembangunan Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara. Beberapa poin hasil kegiatan tersebut adalah:

  1. Terdapat beberapa kawasan strategis di Kota Tual dan Maluku Tenggara yang sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama di sektor pariwisata, pertanian dan perikanan;
  2.  Sebagian besar wilayah di Pulau Kei Besar Kab. Maluku Tenggara menghadapi isu terkait konektivitas, penyediaan air baku, dan persampahan;
  3. Sesuai kesepakatan dari audiensi Bupati Maluku tenggara dan Dirjen Binamarga akan ditangani usulan Jalan Trans Kei Besar dengan Ruas Elat – Sp. Ngurdu – Fako – Hollat – Ohoiraut sepanjang ± 71,02 km dan lebar 4,5m;
  4. Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara berpotensi menjadi lumbung pangan, pemasok barang dan jasa untuk Blok Masela;
  5. Kota Tual perlu segera menyelesaikan perda terkait Penataan Ruang untuk mengendalikan pertumbukan permukiman atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali.