BPIW Susun Konsep Pengembangan Tiga Wilayah Metropolitan

Pemerintah telah menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas. Dari 10 wilayah metropolitan tersebut, BPIW saat ini sedang melakukan penyusunan pengembangan kawasan metropolitan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan).

Setelah Kedungsepur, BPIW akan melanjutkan penyusunan konsep  pengembangan sembilan wilayah  metropolitan.  Namun, dalam rapat ini dibahas tiga wilayah metropolitan yakni Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar), Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo), dan Bimindo (Bitung, Minahasa, dan Manado).  

Rapat membahas konsep penyusunan tiga metropolitan tersebut dilakukan pada 27 Agustus lalu dipimpin oleh Kepala BPIW Hadi Sucahyono.  Dalam rapat dibahas beberapa hal seperti profiling kawasan Metropolitan Mamminatasa dan identifikasi kawasan strategis yang meliputi kawasan industri, aerocity, pelabuhan, dan pendidikan. Dalam pertemuan itu Hadi meminta tim dapat memuat kondisi eksisting kawasan metropolitan tersebut. Misalnya di sisi utara metropolitan itu  terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja yang menjadi salah satu destinasi pariwisata yang didukung pengembangannya oleh Kementerian PUPR.

Sedangkan penyusunan konsep pengembangan Metropolitan Mebidangro dilakukan dengan melihat sektor dominan yaitu industri, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Terkait hal itu Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Tris Raditian berharap dengan adanya pengembangan kawasan Metropolitan Mebidangro, dapat memperlancar konektivitas komoditas dari Tanah Karo dan sumber-sumber produksi lainnya. “Komoditas dari Provinsi Sumatera Utara seperti hasil holtikultura dan tanaman pangan, sudah terkenal untuk ekspor melalui Pelabuhan Belawan,” tuturnya.

Sementara terkait Pengembangan Metropolitan Bimindo tim penyusun memaparkan mengenai konsep pengembangan infrastruktur sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan. Untuk konsep pengembangan infrastruktur beberapa diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan tol ruas Bandara–Likupang (Bina Marga), Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Kota Tomohon (Cipta Karya), pembangunan embung sumber air baku Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang (Sumber Daya Air), dan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Perumahan).

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah Nasional, Firman H. Napitupulu menambahkan bahwa revitalisasi metropolitan dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam tahap awal menurutnya diperlukan identifikasi permasalahan metropolitan dikaitkan dengan rencana pengembangan eksisting yang sudah ada maupun tidak.  “Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program yang dibuat bertujuan untuk rehabilitasi dan revitalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek,” tutur Firman.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III,  Manggas Rudy Siahaan yang memoderatori pertemuan itu menyatakan nantinya akan diagendakan survei ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.  Sedangkan pertemuan asistensi selanjutnya dijadwalkan tiga minggu lagi.

Menurut Hadi, kedepan BPIW akan menyusun enam Kawasan Metropolitan lagi, yakni Patungraya Agung (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jabodetabek-Punjur (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur).

Kemudian, Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi), Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bangkalan). Lalu ada Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut), serta Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan)

Rekapitulasi Data Wilayah III

Pelaksanaan input data melalui aplikasi google spread sheet dengan tujuan memudahkan user dalam melakukan kompilasi data dari masing-masing bidang
Rekapitulasi data dalam bentuk tabel dan chart dapat diakses melalui tautan berikut :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTWFfnnL03xnH4jIWKz8RvcveWfZxzPOoO9RNrio3sT5UQdNRlMgaljIyCzsUBrAA/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSTGgKuvNVq79rZNeh7urh0jsTmulOmMTWJxEsOmJsXw5DszgE6x6QZO_Op9hswEMrIcducggfFPaNv/pubhtml

Rapat Koordinasi Penajaman Rencana Aksi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara

Kegiatan Survei dan Rapat Koordinasi Penajaman Rencana Aksi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara telah terlaksana pada Selasa-Sabtu, 11-15 Agustus 2020. Kegiatan survei dan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penajaman Rencana Program Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Kota Tual dan Maluku Tenggara yang telah dilaksanakan secara daring menggunakan perangkat lunak Zoom Meeting pada Selasa, 4 Agustus 2020 dan Kamis, 6 Agustus 2020 yang diselenggarakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah IIIB BPIW.

Kegiatan rapat koordinasi yang bertempat di Aula Kantor Walikota Tual tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil rapat koordinasi yang telah dilaksanakan secara telekonferensi pada pekan sebelumnya, khusususnya untuk Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara. Selain itu, dalam rapat koordinasi juga disampaikan tujuan penyusunan Master Plan, Development Plan, Pra Study Kelayakan, dan Pra Desain Kota Kecil Tual. Dalam penyusunan masterplan dan development plan sendiri, dibutuhkan data profiling awal Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara yang akurat, serta informasi terkait kondisi eksisting, isu strategis dan rencana kebutuhan infrastruktur di kawasan perencanaan. Kebutuhan data dan informasi tersebut kemudian dapat dilengkapi melalui kegiatan survei lapangan. Survei lapangan dilaksanakan di Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam kegiatan survei lapangan, tim pelaksana kegiatan juga melakukan orientasi lokasi perencanaan, updating kondisi terkini kebutuhan infrastruktur, serta akuisisi data dan informasi di lapangan secara akurat, terutama terkait rencana usulan program pembangunan infrastruktur.

Kegiatan survei dan rapat koordinasi menghasilkan berbagai informasi yang berguna dalam penyusunan Rencana Aksi untuk percepatan pembangunan Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara. Beberapa poin hasil kegiatan tersebut adalah:

  1. Terdapat beberapa kawasan strategis di Kota Tual dan Maluku Tenggara yang sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama di sektor pariwisata, pertanian dan perikanan;
  2.  Sebagian besar wilayah di Pulau Kei Besar Kab. Maluku Tenggara menghadapi isu terkait konektivitas, penyediaan air baku, dan persampahan;
  3. Sesuai kesepakatan dari audiensi Bupati Maluku tenggara dan Dirjen Binamarga akan ditangani usulan Jalan Trans Kei Besar dengan Ruas Elat – Sp. Ngurdu – Fako – Hollat – Ohoiraut sepanjang ± 71,02 km dan lebar 4,5m;
  4. Kota Tual dan Kab. Maluku Tenggara berpotensi menjadi lumbung pangan, pemasok barang dan jasa untuk Blok Masela;
  5. Kota Tual perlu segera menyelesaikan perda terkait Penataan Ruang untuk mengendalikan pertumbukan permukiman atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Peningkatan Program Infrastruktur PUPR di Provinsi Sulawesi

Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Program Prioritas Infrastruktur Kawasan Strategis di Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembagan Infrastruktur Wilayah III A Pulau Sulawesi.

Kepala Bidang Pengembagan Infrastruktur Wilayah III A menyampaikan bahwa Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi awal Penyusunan program prioritas Sulawesi Utara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2020 yang lalu dengan agenda untuk mendengarkan tanggapan, isu stategis, dan usulan program prioritas dari Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa program prioritas yang disampaikan dari Pemerintah Provinsi Sulaersi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan Perwakilan Balai Kementerian PUPR adalah usulan program yang dangat stategis dan diperlukan untuk keterpaduan infrastruktur di Sulawesi Utara. Antara lain seperti Dukungan Program infrastruktur permukiman pendukung KEK/KSPN Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Peningkatan maupun pembangunan akses jalan yang mendukung KEK/KSPN Likupang, KEK Bitung, Kawasan Danau Tondano, serta beberapa program prioritas lainnya.

Dalam sesi kedua Rapat Koordinasi ini, dipaparkan pula terkait Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Permukiman dan Kawasan Strategis di Metropolitan Bimindo. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Permukiman di Metropolitan Bimindo diharapkan akan menajamkan kebutuhan infrastruktur, memperbaharui data dan diharapkan dapat menghasilkan program infrastuktur yang baik dan terpadu.

Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dilanjutkan dengan Kunjungan/Survey Kawasan Strategis di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi yang ditinjau antara lain Jalan Tol Manado-Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, serta Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Survei/Tinjauan Lapangan dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA, Pimpinan Proyek PT. Jasamarga Manado Bitung, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, dan Perwakilan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD).

Kunjungan pertama yaitu Jalan Tol Manado-Bitung yang sudah siap beroperasi mulai dari STA 0+000 – STA 20+500 yaitu mulai dari Gerbang Tol Manado sampai dengan Gerbang Tol Kauditan. Namun saat ini menunggu untuk diresmikan oleh Presiden RI. Ruas Jalan Tol Manado-Bitung STA 20+501 s.d STA 39+900 yaitu Gerbang Tol Kauditan sampai dengan Akses Tol Bitungbelum siap beroperasi, dikarenakan belum selesainya proses pembebasan lahan dan konstruksi dengan progres fisik 73,23%.

Kunjungan kedua yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Luas area KEK Likupang tahap pertama adalah seluas 197,4 Ha. Beberapa titik lokasi tinjauan lapangan yang menjadi potensi wisata di area KEK likupang, antara lain Pantai Pulisan, Bukit Savana Pulisan (Bukit Teletubies), dan Desa Pulisan. Sedangkan di luar KEK Likupang terdapat Pantai Pal. Beberapa infrastruktur PUPR pendukung KEK Likupang yang kami tinjau antara lain Peningkatan jalan pantai Pulisan 2,45 Km (33,87 M), Penggantian Jembatan Marinsow 13 m (4,16 M), serta Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir S. Likupang (Lanjutan) 1 Km (14,9 M).

Kunjungan Terakhir yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Sesuai dengan PP No. 32 tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung memiliki luas 534 Ha. Beberapa kegiatan utama yang direncanakan di dalam KEK Bitung antara lain industri pengolahan kelapa, industri pengolahan perikanan, industri farmasi, dan logistik. KEK Bitung telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April 2019. Beberapa investor telah masuk di KEK Bitung antara lain 4 investor telah melakukan MoU, 2 investor telah melakukan MoA, dan 35 investor telah telah melakukan Lol dengan BUPP (Badan Usaha Pembangun dan Pengelola) KEK. Investasi pembangunan kawasan KEK Bitung diperkirakan sebesar 2,3 Triliyun Rupiah, dengan perkiraan total investasi pelaku usaha sebesar 32,9 Triliyun. Proyeksi penyerapan tenaga kerja sebesar 34.710 orang (realisasi tahun 2017 sejumlah 70 orang).

Roadshow Pembahasan dan Survey Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Wilayah Teluk Cendrawasih

Pada tanggal 09 Agustus 2020 hingga 14 Agustus 2020 telah dilaksanakan Roadshow Pembahasan dan Survey Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Wilayah Teluk Cendrawasih oleh Tim Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C. Tim BPIW terdiri dari Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III C, Bpk Dr.Ir Doedoeng Zenal Rachman, M.T; Staf Bidang, Sri Murdiati Rin Permatasari, S.T.; Staf Bidang, Ramadhan Tirta Saputra, S.T. Kegiatan Roadshow dimulai dari Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen yang termasuk dalam kawasan Teluk Cendrawasih dan akan disiapkan untuk menjadi DPP (Daerah Pariwisata Prioritas) Baru Teluk Cendrawasih.

Kegiatan Roadshow ini bertujuan untuk mempertajam hasil analisa perencanaan dalam mendukung Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kegiatan roadshow kali ini, Tim BPIW selain melakukan pembahasan matriks renaksi, dilakukan juga survey orientasi lapangan untuk menangkap gambaran nyata potensi dan permasalahan yang ada di lapangan.  Dalam pembahasan, Tim BPIW juga mendapat dukungan dari BPJN XVII Jayapura satker Biak Serui  dan Nabire terkait data teknis di tiap Kabupaten. Selain itu dialog dengan masyarakat setempat juga menjadi salah satu agenda dalam kegiatan roadshow kali ini untuk lebih memperdalam analisa permasalahan yang ada di lapangan.

Kedatangan Tim BPIW disambut hangat oleh Pemerintah Daerah setempat. Tim BPIW mendapat kesempatan berdiskusi dengan Kepala Dinas di tingkat kabupaten secara langsung dan melakukan survey ke lapangan bersama di 4 kabupaten yang dikunjungi. Selain itu, Tim BPIW juga sempat melakukan diskusi secara langsung dengan Bupati Kabupaten Biak Numfor Bpk. Herry Ario Naap S.Si, M.Pd dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Tony Tesar S.Sos terkait program percepatan di masing-masing kabupaten.

Pembahasan yang dilakukan adalah pembahasan usulan program yang dapat menyelesaiakan isu utama, mempunyai daya ungkit pembangunan perekonomian besar pada wilayah tersebut dan bersifat urgent / mendesak sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Isu utama di Kabupaten Biak Numfor adalah masih buruknya aksesibilitas di Kabupaten Biak Numfor, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan pertumbuhan terutama di wilayah Barat Pulau Biak. Berpindah pada Kabupaten Supiori yang merupakan tetangga Kabupaten Biak Numfor, belum tersambungnya jalan lingkar mengakibatkan terdapat beberapa kampung di Supiori Barat masih terisolir. Selanjutnya adalah pada Kabupaten Kepulauan Yapen dengan isu utama yang sama yaitu adanya jalan lingkar pulau yang belum tersambung secara utuh sehingga berdampak pada pertumbuhan suatu daerah. Menuju Kabupaten Waropen yang berada di daratan Pulau Papua, kabupaten ini merupakan kabupaten yang aksesibilitasnya paling buruk dikarenakan untuk bisa mencapai Kabupaten Waropen hanya bisa dilalui melalui jalur laut saja. Jalur Trans Papua Utara yang melewati Kabupaten Waropen masih belum tersambung.

Diskusi Pembahasan matriks dilaksanakan secara aktif dua arah dan menghasilkan program yang diharapkan dapat memberikan solusi kepada permasalahan di 4 kabupaten tersebut. Tindak lanjut dari diskusi ini adalah akan diadakan diskusi pembahasan ditingkat provinsi dan direktorat teknis terkait di Internal kementerian PUPR.

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik

Hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur untuk Menyiapkan SDM Papua yang Handal secara Holistik yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dihadiri lintas Kementerian/Lembaga terkait yaitu BKPM, Kemendagri, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenaker, Kantor Staf Presiden,  Disperindag Koperasi UKM dan tenaga kerja Provinsi Papua, dan PT. Freeport Indonesia.

Bapak Wakil Menteri PUPR menyampaikan bahwa  pengembangan sumber daya manusia di Pulau Papua yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan SDM untuk orang asli Papua (OAP). OAP perlu dibekali dengan kemampuan khusus agar bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan Pulau Papua.

Dalam sesi presentasi dari Tim PT. Frepoort Indonesia yang diwakili oleh Papuan Human Capital Incorporation Team disampaikan mengenai program Mambruk Papua (Membangun Manusia Unggul bagi Kemakmuran Papua). Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama Orang Asli Papua dengan meningkatkan soft skill agar dapat berkompetisi dalam dunia kerja dan meningkatkan pembangunan di Pulau Papua. Hal ini penting karena OAP memiliki kemampuan yang baik tetapi perlu diasah lebih lanjut agar dapat berkembang lebih baik.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, pada sesi ini Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri berpendapat bahwa perlu ada fokus baru dalam pembangunan di Papua yaitu pembukaan lapangan kerja dan transfer soft skill terutama untuk OAP. Kepala BPIW, Kementerian PUPR memberikan rekomendasi pembangunan SDM di Pulau Papua di sektor PUPR yaitu program 3 in 1 jasa konstruksi bagi OAP, program percepatan insinyur, pembentukan Balai Pelatihan Konstruksi, program sertifikasi siswa SMK terkait infrastruktur dan kerjasama perguruan tinggi Teknik dengan politeknik PUPR.

Perwakilan Kantor Staf Preseiden memberikan informasi mengenai penyusunan Rinpres untuk percepatan pembangunan kesesjahterahan di Pulau Papua dengan 5 (lima) fokus prioritas dimana prioritas utama adalah pembangunan sumber daya manusia sesuai kondisi sosial budaya Papua, Badan Koordinasi Penanaman Modal mendukung penyusun Rinpres tersebut karena memang diperlukan payung hukum yang kuat sebagai dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM di Pulau Papua.

Untuk dukungan sarana dan prasarana pengembangan SDM di Pulau Papua, Kemenaker siap membangun Balai Latihan Kerja untuk dapat mencetak masyarakat yang langsung siap bekerja. Sementara dari Kemendikbud siap membangun perguruan tinggi negeri dengan pembiayaan terpusat. Pengembangan SDM ini juga didukung dari perwakilan Disperindang, koperasi, UKM dan tenaga kerja Provinsi Papua yang menyatakan kompetensi warga di Pulau Papua sudah baik hanya membutuhkan pelatihan soft skill yang lebih baik lagi.

Rapat diakhiri dengan penutup oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri PUPR mengharapkan anak – naka OAP bisa dilatih secara maksimal dan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan Pulau Papua serta otonomi khusus Pulau Papua harus dievaluasi secara menyeluruh dan diharapkan ada kontribusi yang lebih maksimal dari PT. Freeport Indonesia dalam meningkatkan SDM OAP di Pulau Papua.

Tindak lanjut pertemuan ini adalah pengembangan SDM di Papua harus dipantau secara berkala. Diharapkan penyusunan Rinpres Percepatan Pembangunan Kesejahterahan di Pulau Papua dapat segera disahkan agar menjadi acuan utama dalam pengembangan SDM di Pulau Papua.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT)

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang (BBKT) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 di Ruang Neptune Hotel Planet Holiday Kota Batam.

Rapat dibuka oleh Bapak Wahyu Utomo Deputi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pengarah Working Group BBK dan KEK Lainnya di Indonesia yang dihadiri para undangan.

Dalam sambutan dan pembukaan acara beliau menjelaskan mengenai memanfaatkan peluang global dan Perkembangan dikawasan BBK, komoditas andalan (buah-buahan, durian, karet) yang memiliki peluang untuk termanfaatkan dalam pengungkit penggerak perekonomian di kawasan BBK, dukungan infrastruktur listrik, gas dan air; industri logam dasar dan elektronik serta pertambangan adalah sektor PMA yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Pengembangan potensi dasar dengan pendekatan tematik green enviromental yang sedang menjadi trend, realisasi perkembangan investasi dalam 2 tahun terakhir cenderung terjadi penurunan yang stagnan, sehingga perlu adanya trigger untuk meningkatkan kembali terhadap potensi yang menjanjikan. Menindaklanjuti arahan yang tertuang dalam quote Bapajk Presiden,” Mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Bintan, Batam, dan Karimun” sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas kabinet tanggal 30 Oktober 2019.

Pada rapat sebelumnya sebagai tindaklanjut FGD 27 November 2019 di Jakarta dengan penyusunan peta landsekap industri eksisting dengan identifikasi potensi investasi di KPBPB BTK, formulasi pengembangan kawasan   pengembangan   kawasan  dan  proses  eksisting dalam bentuk roadmap untuk meningkatkan investasi di KPBPB BTK, Integrasi pengembangan investasi dan Masterplan pengembangan ekonomi dengan tata ruang. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:

  1. Implementasi Quickwin Integrasi di wilayah BBK dengan penerapan linimasa:
    •  Untuk Kementerian PUPR, terdapat perencanaan Jembatan Batam – Bintan
    • Ada kemungkinan pengembangan Batam – Singapore menggunakan terowongan bawah tanah (tunnel);
    • Indikator Kinerja dalam Quickwin dengan peraturan masterplan, kelembagaan dan insentif, peningkatan investasi dan tenaga kerja, terbangunnya konektifitas dan infrastruktur yang handal;
    • Milestone Masterplan Integrasi , untuk Kementerian PUPR mengenai identifikasi Pembangunan Proyek Infrastruktur
    • Launching Pusat Data KPBPB BTK oleh Menko Ekon akan diluncurkan pada bulan Maret 2019;
    • Target dengan ground breaking proyek strategis nasional yang membuktikan bahwa BBK telah terintegrasi dengan dukungan infrastruktur sehingga mengundang investasi;
    • Diskusi Permasalahan Investasi dan Rekomendasi Insentif;
    • Akibat perang dagang China – Amerika, terdapat dampak dalam investasi ke Vietnam;
    • Perbandingan kondisi eksisting Indonesia dengan Vietnam, Malaysia, Singapore mengenai kebijakan pajak terhadap perekonomian;
    •  Tanah/Lahan, terdapat perbedaan status pertanahan Batam dengan Karimun dan Bintan sehingga perlu penanganan khusus. Lahan/assset pertanahan belum diskusi yang lebih dalam untuk peluang investasi
    • Agenda rapat hari ini lebih fokus pada rekomendasi insentif yang akan dimuat dalam Masterplan pengembangan ekonomi yang juga memuat tentang model bisnis yang relevan terhadap demand global, investasi bernilai tinggi yang belum merealisasikan pengembangan

Dalam diskusi tersebut menjadi pokok permasalahan di kawasan adalah lahan, terdapat penundaan investasi yaitu pada pengembangan perakitan Hover Wings di Dompak. Dimana hover wing merupakan alternatif transportasi, potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan, dan pulau Karimun memiliki keterbatasan, yang masih memberikan potensi di daeah tengah yang saat ini masih ilalang sehingga potensi pengembangan industri, dan lahan dikawasan tersebut merupakan milik masyarakat (hak milik) namun dalam hal ini hanya pulau Karimum saja yang masuk dalam Kawasan BBK, potensi pertanian (sayuran), potensi jasa dan pengelolaan perairan (industri kemaritiman dan perikanan) karena berhadapan dengan Singapore.

Berbagai potensi lainnya di kawasan Lagoy, kawasan eco wisata dan perhotelan, Penagabe, kawasan eco wisata budaya Melayu, Potensi industri baja, Dalam perencanaan akan dibangun sebagai industri yang berteknologi tinggi (digital), pendidikan, kedirgantaraan, e commerce, kepelabuhan internasional hub, cinematografi/industri perfilm-an dan  Ketersediaan air di Bintan lebih baik daripada Batam, keterbatasan terhadap ketersediaan listrik sehingga perlunya Kemenko untuk mengkaji pada sektor mana saja yang akan memberikan vallue added yang cukup menjanjikan dan signifikan. Sedangkan dari pihak swasta/pengusaha info dari Indo Batam yang memberikan tanggapan mengenai telah dibangun Bintan Building Offshore, telah dikembangakan industri kedirgantaraan dengan penyiapan MRO seperti yang telah dikembangakan di Batam, Pulau Karimum, telah dikembangakan industri Oil Tanker, hal apa yang menjadi penyebab  investasi tidak mau ke Bintan dan Karimun, pasokan listrik masih belum memadai, jaringan komunikasi dan internet di Bintan dan Karimum sebagai salah satu faktor yang dipertimbangan oleh para investor, Kawasan industri Bintan, terdapat investor sedang mengembangkan industri halal (coconut industri) namun terdapat kendala dalam proses sertifikasi halal maupun dukungan proses investasi, industri obat glikose min, kurangnya dukungan investasi terkendali dengan perijinan, sehingga pertimbangan kawasan yang lebih memberikan dukungan selain di Indonesia; dan masih banyak investasi industri yang tidak dapat masuk dikarenakan proses perijinan.

Pacu Perkembangan Kawasan Perbatasan, BPIW Fasilitasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi

Sehubungan dengan keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekonomi di perbatasan negara, BPIW memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Konsinyasi Penajaman Inpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Pembukaan disampaikan oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR dan arahan disampaikan oleh  Bapak Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., M.T.Dev. dari Sekretariat Kabinet.

Tujuan dilaksanakanya rapat adalah untuk menajamkan sekaligus memfinalisasi matriks program dalam rencana aksi sebagai lampiran dari Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Pembahasan dibagi ke dalam 2 sesi, yang dimoderatori oleh Bapak Ir. R. Agus Irawan, MP Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Bapak Ir. Nurbakti, M.Si Kepala Bidang Pengembangan kawasan Strategis Ekonomi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut menghasilkan bebera hal sebagai berikut:

  1. Sebagian program berubah dalam hal nomenklatur, terdapat perubahan dalam kriteria keberhasilan, sebagian telah mendapat persetujuan, dan sebagian masih harus dilakukan pembahasan lanjutan di internal kementerian/lembaga. (detil matriks hasil pembahasan terlampir)
  2. Menginat keberhasilan pelaksanaan program dalam matriks, diperlukan adanya kepastian mengenai readiness criteria (FS, DED, Ketersediaan Lahan, surat menyurat dan lain sebagainya) yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah  dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya, tindak lanjut terkait hasil pembahasan dalam rapat adalah agar Kementerian/Lembaga melakukan finalisasi terhadap matriks rencana aksi dan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2019. (hkl Bidang Kota Kecil dan Perdesaan).

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Ke Kalimantan Timur dihadiri Menteri PUPR, Ketua Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kali turut mendampingi Menteri PUPR adalah Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW .

Dalam kunjungan tersebut Komisi V DPR RI mengharapkan PUPR menangani longsor di beberapa titik ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan dari 28 tahapan.

Dalam pertemuan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. “Kaltim sudah siap jadi IKN, sudah dikunjungi Ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah,” kata Basuki singkat.

Gubernur Kaltim Isran Noor berharap agar pembangunan infrastruktur khususnya jalan bisa mendapat perhatian yang lebih serius. Pasalnya, Kaltim masih jauh tertinggal dari provinsi lain, khususnya provinsi di Pulau Jawa. “Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga. Selesai ini Pak Ketua,” ucap Isran.

Hingga saat ini, lanjutnya, Kaltim masih memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keuangan negara dari hasil sumber daya alam. “Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Melihat komitmen Komisi V DPR ini, ada harapan besar untuk Kaltim. Semoga Komisi V DPR bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa,” harapnya. (man/es/liputan 6)

Berita Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Baru Maja dan Perencanaan Trase Jalan Akses telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di Ruang Rapat Utama Kepala BPIW. Dalam rapat secara langsung dipimpin oleh Kepala BPIW Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd, dan dimoderatori oleh Bapak Ir. Rudi Manggas Siahaan, MT,Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang dihadiri oleh para pengembangan property  yang terdiri PT Bukit Nusa Indah Perkasa, PT.Nusa Graha Perkasa, PT Perumnas, BPJT, PJJ, ,PT Bintang Maja Lestari,PT.Podomoro, Group Ciputra Residence, BBWS III, dan PT. Intiland.

Dalam sambuan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Bapak Ir. Hadi Sucahyo Phd memaparan Kaba mengenai peta alternatif 1 pada Akses perencanaan sepanjang 8,1 km yang diminta untuk dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, bahwa semua developer/pengembang harus 1 suara terhadap perkembangan informasi hingga saat ini, proses penandatanganan TOD Kota Baru Maja dengan menyatukan semua pihak, sedangkan untuk akses yang langsung untuk diakomodir oleh jalan toll masih dibutuhkan fs/kelayakan dan penetapan lokasi (penlok) koordinasi , terdapat informasi bahwa peaksanaan terdapat keterlambatan dengan mundurnya Kompas Group dan pihak swasta lainnya , terdapat 2 pilihan akses, sudetan/codetan sepanajng 8,1 km yang dapat diakomodir dengan akses jalan toll, yang disertai dengan stagging pelaksanaan, informasi para developer, disisi selatan daerah Jasinga terdapat pengembangan lapangan udara yang dikembangkan oleh pihak swasta, jalan lokal agar dapat ditanggung dalam implementasi oleh para developer, TOD, disekitar Sta.Maja, dengan pembenahan akses dan fasilitasi pasar  dan ketersediaan air baku untuk kawasan pengembanganKota Baru Maja.

Pemda Lebak memberikan informasi perkembangan, bahwa yang masuk dalam deliniasi Kota Baru Maja adalah kawasan Tenjo. Untuk Kawasan Maja dan akses keluar yang memungkinkan adalah Serpong – Balaraja dengan status jalan propinsi, sedangkan untuk Kabupaten Bogor akses jalan perlu dinaikkan status menjadi Jalan Propinsi. Dalam RTRW, RDTR pada wilayah Tenjo sudah terakomodir dengan peruntukan kawasan wilayah kuning( peruntukan permukiman). Propinsi Banten akan mengacu pada RTRW Propinsi, proses kenaikan status jalan akses menjadi status jalan propinsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

BPJN Prov. Banten, bahwa pertimbangan Bina Marga, dengan jalan yang pemilihan paling efektif termasuk panjang jarak jalan tersebut. Pada  seksi 1 sepanjang 9,85 km, Seksi II, sepanjang 17,99 km dan Seksi III, sepanjang 13 km.  SS.Legok (Sta.10.000) – SS Pasir Barat (Sta 22.000), selanjutnya SS.Pasir Barat (Sta. 22.000) – SS Cileles (Sta.27.200) merupakan staging III, SS Pasir Barat (Sta 22.000) – SS Balaraja Junction (Sta.39.800) direncanakan pelaksanaan pada 2020 – 2022

PT Perumnas menjelaskan sebelumnya terdapat pengembangan akses utara dan selatan, perlu adanya pengembangan akses jalan utama dan alternatif, sehinggga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan oleh berbagai pihak (pemda terkait). Jalan akses sepanjang 8,1 km, Ruas Serpong – Balaraja setidaknya dapat definitif yang telah ditetapkan. Terdapat 2 topik bahasan berbeda antara BPJT (untuk Jalan Toll) dan PPJN (akses jalan provinsi, Kabupaten/kota)yang menangani akses jalan Kota baru Maja. Berdasarkan hasil rapat dengan ATR/BPN, apabila developer tidak segera membangun maka akan tanah akan ditarik/anulir pada status tanah yang telah disertifikat untuk kepentingan pembangunan oleh pihak devepoler

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan memberikan informasi mendukung untuk peningkatan jalur ruas Serpong –Balaraja sepanjang 8,1 km sebagai prioritas.

Balai BBWS C-III Prov.Banten, mengkonfirmasikan bahwaPembangunan bendung Karian, yang sebagian 13,9 m3/dtk dan akan dipergunakan dalam pemenuhan air baku termasuk Kota Baru Maja. 0,2 m3/detik , 9,7 untuk Banten, 4,2 hingga ke DKI bagian barat. Terdapat 2 bendungan baru (Cidanau, Ciujung Dan Cidurian yang masih masuk wilayah besar cidurian) sebagai alternatif, masih terdapat kendala cagar alam di Cidanau.

Dalam Diskusi Pengembangan Kota Baru Maja terdapat beberapa hal yang perlu tindaklanjut antara lain keterlambatan, terkendala dengan menunggu perencanaan akses/jalan, perencanaan trase akses/jalan dari pemerintah terdapat proses yang lama, mengapa tidak diberikan kesempatan pada peran serta pengembang, dibebaskan oeh pengembang dan dibangun oleh pemerintah pusat/daerah. Konsep awal dengan pengembangan kawasan permukiman/hunian MBR, Jaminan untuk kepastian untuk tetap pada konsep utama permukiman/hunian MBR dan kawasan permukiman yang berimbang, Usulan trase dari pihak swasta/developer, agar lebih cepat dalam penyelesaian tingkat dilapangan, Jalur kereta api dengan model double track setelah kuota kapasitas hunian MBR terpenuhi terlebih dahulu dan perlu diingatkan kembali oleh Kaba mengenai konsep MBR agar tetap menjadi prioritas.