Pacu Perkembangan Kawasan Perbatasan, BPIW Fasilitasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi

Sehubungan dengan keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pengembangan ekonomi di perbatasan negara, BPIW memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Konsinyasi Penajaman Inpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Pembukaan disampaikan oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR dan arahan disampaikan oleh  Bapak Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., M.T.Dev. dari Sekretariat Kabinet.

Tujuan dilaksanakanya rapat adalah untuk menajamkan sekaligus memfinalisasi matriks program dalam rencana aksi sebagai lampiran dari Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw. Pembahasan dibagi ke dalam 2 sesi, yang dimoderatori oleh Bapak Ir. R. Agus Irawan, MP Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Bapak Ir. Nurbakti, M.Si Kepala Bidang Pengembangan kawasan Strategis Ekonomi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rapat tersebut menghasilkan bebera hal sebagai berikut:

  1. Sebagian program berubah dalam hal nomenklatur, terdapat perubahan dalam kriteria keberhasilan, sebagian telah mendapat persetujuan, dan sebagian masih harus dilakukan pembahasan lanjutan di internal kementerian/lembaga. (detil matriks hasil pembahasan terlampir)
  2. Menginat keberhasilan pelaksanaan program dalam matriks, diperlukan adanya kepastian mengenai readiness criteria (FS, DED, Ketersediaan Lahan, surat menyurat dan lain sebagainya) yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah  dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya, tindak lanjut terkait hasil pembahasan dalam rapat adalah agar Kementerian/Lembaga melakukan finalisasi terhadap matriks rencana aksi dan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2019. (hkl Bidang Kota Kecil dan Perdesaan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *